Page 94 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 94
TANTANGAN DAN PELUANG PENATAAN RUANG
DALAM MEWUJUDKAN HUMAN RIGHTS CITY
DALAM PERSPEKTIF HUKUM
Hidayatur Rohman
Pendahuluan
Pemenuhan Hak Asasi Manusia bukan semata-semata
tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga
pemerintah daerah. Oleh karena itu saya mendukung
pelaksanaan dan perbanyakan kota, kabupaten yang
ramah terhadap HAM. Seperti di Palu, di Solo, di
Wonosobo, di Jayapura dan di tempat-tempat lainnya.
– Presiden Joko Widodo Peringatan Hari Hak Asasi
Manusia HAM Se-Dunia di Istana Negara Jakarta pada
11 Desember 2015
Sejak lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun
1999, era desentralisasi dimulai di Indonesia. Perlahan-lahan,
perimbangan kekuasaan beralih ke daerah-daerah, mulai dari
mengatur pemerintahan sampai dengan pemilihan kepala
daerah. Namun, Otonomi daerah dinilai telah melahirkan
aturan dari pemerintah pusat dan daerah yang saling
tumpang tindih dan sering tidak sinkron. Salah satu dari
aturan yang sering tumpang tindih dan tidak sinkron adalah
peraturan mengenai penataan ruang. Sebagian dari daerah
yang ada di Indonesia sudah mulai memperhatikan
perencanaan tata ruang dan sudah memiliki Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW), namun pelaksanaannya tidak sesuai
63
