Page 93 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 93
berpotensi muncul sekaligus mendapatkan informasi tata
ruang. Namun, sehebat apapun sebuah aplikasi tetap me-
merlukan seorang pengguna yang jujur, gigih dan dapat di-
percaya supaya hasil dari capaian pekerjaan menjadi bisa di-
pertanggungjawabkan.
Daftar Pustaka
Harsono, B 2005, Hukum agraria Indonesia sejarah pemben-
tukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan pelaksa-
naanya, Djambatan, Jakarta.
Rahardianto, R & Silviana, A 2016, ‘Sertipikasi tanah Magersa-
ri oleh pekerja hutan di kawasan hutan Bayat Kabupat-
en Klaten’, Diponegoro Law Journal, vol. 5 ,no. 3, hlm. 7
Riyanto, A 2017, ‘Kewenangan pemberian izin perubahan
penggunaan tanah (IPPT) di Kabupaten Karangannyar’ ,
Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, vol. 5, no. 1, hlm. 77.
Zuhri, M 2012, ‘Aspek hukum perencanaan tata ruang kawa-
san perkotaan di Indonesia’, Kanun Jurnal Ilmu Hukum,
vol. 14 , no. 58, hlm. 487.
Peraturan
Undang - undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok - pokok Agraria.
Undang - undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 tahun 2004
tentang Penatagunaan Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 15 tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
62
