Page 98 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

Pemerintah daerah selain berperan melindungi
masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat, juga harus
mampu mengelola berbagai kewenangan yang diberikan dan
dipercayakan oleh pemerintah pusat kepadanya. Dalam
pengelolaan kewenangan yang luas tersebut tetap dibatasi
rambu penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Implementasi Undang-undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang masih banyak terkendala.
Implementasi undang-undang penataan ruang dalam sistem
hukum di Indonesia, tidak bisa bersifat mandiri atau in-
dependen. Harus memperhatikan makna dan kepentingan
undang-undang lainnya, termasuk undang-undang
pemerintah daerah. Karena bagaimanapun penataan ruang,
harus menyerasikan kepentingan pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota,
dengan mencermati, memahami dan menyelaraskan per-
aturan perundang-undangan lainnya, melalui koordinasi yang
intensif dan transparan untuk menyamakan persepsi, demi
kesejahteraan dan kedamaian masyarakat.

Konsep Human Rights City
Konsep Human Rights City atau disebut dengan istilah
Pemerintah Lokal dan Hak Asasi Manusia telah diakui oleh
Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui
Resolusi Local Government and Human Rights A/HRC/24/L
pada Maret 2014. Resolusi ini mengakui peran penting dan
tanggung jawab pemerintah lokal dalam pemenuhan hak asasi
manusia—tanpa mengurangi kewajiban dan tanggung jawab
pemenuhan HAM oleh pemerintah pusat.

67