Page 103 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat

meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan
standar perlindungan HAM di tingkat lokal.

Daftar Pustaka
Aminah, S 2015, ‘Konflik dan kontestasi penataan ruang Kota
Surabaya’. Masyarakat, vol 20, no 1, hlm. 59-79.
Gwangju Declaration on Human Rights Cities 2011, diakses di
https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/
Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_
110524.pdf. Diakses pada 15 Oktober 2018.
Hidayat, F 2018, Mengawinkan human rights city dengan SDGs:
Tantangan dan peluang:cerita tentang inisiatif Wono-
sobo. Makalah disampaikan pada Seminar Human
Rights and Cities dalam rangka United Cities and Local
Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) 2018 di
Surabaya.
INFID 2017, ‘Memperkuat peran pemerintah daerah dalam
pencegahan intoleransi dan ekstremisme dengan
kekerasan melalui perluasan Kabupaten/Kota HAM’,
Prosiding Konferensi INFID Kabupaten/Kota HAM 2017,
Jakarta.
Resolusi Dewan HAM PBB tentang Local Government and Hu-
man Rights, diakses di https://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/
LocalGovernmentAndHR.aspx, diakses pada 18 Oktober
2018.
Suharyo 2017, ‘Problematika penegakan hukum penataan
ruang dalam pelaksanaan otonomi daerah’, Badan
Penelitian dan Pengkajian Hukum, Volume 6, Nomor 2.
Jakarta.

72