Page 100 - Tanah dan Ruang untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat
P. 100
Mendorong Pemenuhan Hak sebagai Paradigma Penataan
Ruang
Penerapan tata ruang di tengah keberlangsungan
otonomi daerah, dalam praktek di lapangan bisa terjadi
perbedaan persepsi. Pada aspek tata ruang, tujuannya adalah
untuk menertibkan dan mengendalikan penataan ruang di
Indonesia. Sementara itu dalam aspek otonomi daerah, pena-
taan ruang dilaksanakan secara sistematik untuk kepentingan
masyarakat utamanya di daerah sendiri. Karena itu dapat dan
bisa terjadi kepentingan pemanfaatan tata ruang di daerah,
tidak sama dan tidak selaras, bahkan bertentangan dengan
rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi, juga
bertentangan dengan rencana tata ruang daerah sekitar.
Untuk itu kehadiran kabupaten/kota berbasis HAM
menjadi sangat penting dan relevan. kabupaten/kota berbasis
HAM adalah konsep yang hadir untuk pemenuhan hak
kesehatan, pendidikan, perempuan dan anak, serta kesem-
patan mendapat pekerjaan. Ini selaras dengan prinsip demo-
krasi yang baik, yang harus bergerak ke arah pemenuhan hak-
hak ECOSOC (Economy, Social, and Culture). Konsep Human
Right City relevan dengan kondisi Indonesia yang multikultur.
Otonomi daerah telah menggeser sebagian besar
pemenuhan hak-hak warga oleh negara ke tangan pemerinta-
han daerah (Pemda). Dalam struktur APBN, separuhnya telah
dialokasikan untuk Pemda, dan separuhnya tetap berada di
pusat. Maka pemenuhan hak menjadi penting untuk dikelola
Pemda. Sebuah kota/kabupaten seyogyanya memiliki infra-
struktur yang mengakomodasi penyandang disabilitas, mem-
iliki kebijakan inklusif, dan sebagainya.
69
