Page 13 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

xii Herman Soesangobeng

Individu dan pakar yang sangat berperan penting bagi penulisan
buku ini pun sangat banyak, namun beberapa saja yang disebut
disini. Pertama-tama, terimakasih kepada Bapak Joyo Winoto
PhD, selaku Kepala Badan Pertanahan RI, yang telah memberikan
kepercayaan serta dorongan positif disertai kesabaran memberikan
waktu yang cukup leluasa kepada penulis untuk menuangkan
pemikiran tentang penegakkan Hukum Pertanahan dan Agraria
di Indonesia. Pemikiran mana, semula diwujudkan dalam bentuk
penyajian beberapa ‘position papers’ yang menjelaskan sejarah
penegakkan hukum pertanahan dan agraria di Indonesia sejak
VOC sampai Hindia Belanda, dan pelaksanaan UUPA 1960,
yang terbukti masih menggunakan filosofi, asas, ajaran dan teori
hukum pertanahan serta keagrariaan BW/KUHPInd. Satu model
dan cara penegakkan hukum terhadap warga Negara Indonesia
(WNI), yang sering menimbulkan sengketa menahun (perennial
conflict), karena penyelesaiannya dirasakan bertentangan dengan
rasa keadilan masarakat sebagai rakyat Indonesia yang merdeka
dan berdaulat atas tanah di negerinya sendiri.
Sumber penyebab kekeliruan dan kesalahan mana tidak
disadari. Karena pendapat umum yang diterima di Indonesia
setelah berlakunya UUPA 1960, mengatakan bahwa hukum
agraria lebih luas dari pertanahan. Padalah, semua sistim hukum
modern di dunia, sejak masa hukum Romawi, justru menganut
ajaran dimana hukum agraria (lex agraria) bersumber pada
hukum pertanahan (jus terra), sehingga penegakkan hukum
agraria harus berlandaskan pada filosofi, asas, ajaran dan teori
hukum pertanahan. Jadi penegakkan hukum agraria, tidak boleh
menyimpang apalagi bertentangan dengan filosofi, asas dan ajaran
hukum pertanahan yang mengatur dan menetapkan kedudukan
hukum hak keperdataan orang (corpus) atas tanah dalam pertalian
hubungannya dengan pelbagai cabang ilmu hukum sepanjang
menyangkut pertanahan. Ajaran itu sudah dibakukan sejak masa
hukum Romawi, yang kemudian dianut dan dibakukan dalam
semua sistim hukum dunia modern, seperti pada hukum Komon
di Inggeris, hukum Civiel di Eropah Barat maupun Timur, bahkan