Page 18 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

PENGANTAR

Perubahan dan pengembangan hukum pertanahan dan
keagrariaan satu Negara termasuk penataan administrasinya
menjadi sebuah sistim hukum nasional yang terpadu, ditentukan
oleh dimilikinya filosofi dasar hukum, asas, ajaran dan teori
kepemilikan tanahnya. Indonesia sudah memiliki filosofi
dasar hukum dengan asas dan ajaran yang sudah dibakukan
dalam filosofi Pancasila, norma dasar UUD 1945 serta kaidah
pelaksanaan dalam UUPA 1960. Akan tetapi satu kekurangan
mendasar yang belum dimiliki, adalah teori kepemilikan tanah
sebagai harta kekayaan yang dikembangkan dari terjemahan
filosofi, asas dan ajaran hukum yang dianut Negara, sehingga dapat
menjadi pedoman acuan perumusan norma pelaksanaan maupun
penegakkan serta penyelesaian sengketa hukum diantara warga
Negara Indonesia (WNI). Jadi diperlukan satu teori kepemilikan
tanah khusus untuk menggantikan teori kepemilikan ‘eigendom’
dan ‘domeinverklaring’ kolonial Belanda. Teori pengganti itu,
seharusnya lahir dari penerjemahan filosofi Pancasila dan makna
norma dasar pasal 33 UUD 1945, untuk dijadikan acuan pedoman
tafsir dengan logika hukum yang benar dalam penegakkan
UUPA 1960. Kekurangan inilah yang dicoba penulis dengan
memperkenalkan teori ‘de facto-de jure’, dengan padanan bahasa
Indonesianya adalah ‘anggapan-nyata-hukum’.
Maka tulisan ini dipersiapkan sebagai buku yang bisa dijadikan
naskah akademis, bagi penyusunan rancangan Undang-Undang
Pertanahan Indonesia. Undang-Undang itu sangat diperlukan
untuk sedikitnya dua alasan. Pertama, untuk meluruskan