Page 22 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... xxi

dengan menunjukkan bukti-bukti pelanggaran maupun kekeliruan
tafsir atas norma bagi perbuatan hukum yang dilakukan para
pejabat Negara kolonial Belanda, dalam praktek penegakkan
hukum pertanahan dan agrarianya. Maka uraian pada kedua Bab
ini juga tampak banyak pengulangan, untuk membuktikan tiap
bentuk pelanggaran dalam praktek tindakan pejabat Negara rezim
kolonial tanpa pemberian sanksi hukum, sehingga kesalahan dan
kekeliruan menjadi dianggap benar dan syah. Contoh kekeliruan
dan pelanggaran hukum itu, sangat banyak dilakukan oleh pejabat
Notaris, dalam membuat akta perbuatan hukum perjanjian serta
surat bukti hak milik ‘eigendom’ pribadi atas tanah dan ajaran
‘domeinverklaring’.
Dalam pembuatan akta-akta perjanjian maupun bukti
kepemilikan hak milik ‘eigendom’ pribadi, pejabat Notaris, sejak
masa kolonial Belanda hingga kini, umumnya keliru menafsirkan
bahkan melanggar ketentuan-ketentuan hukum pertanahan
dan keagrariaan serta hukum ketatanegaraan kolonial Belanda.
Mereka menciptakan sendiri akta bagi pengesyahan perbuatan
kesepakatan ‘kedok’ (strooman overeenkomst) untuk mensyahkan
pelanggaran atas peraturan hukum ‘larangan pengasingan tanah’
(S 1875 no. 175). Juga pembuatan surat akta milik ‘eigendom’
pribadi (acte van eigendom-privaat), dibuat tanpa memastikan
dimilikinya dua surat keputusan yang harus ditunjukkan pemohon
kepada Notaris, sebelum dibuatkan ‘acte van eigendom-privaat’-nya,
apabila pemohon adalah orang warga Negara Belanda atau orang
Eropah. Sedangkan bilamana pemohonnya adalah orang Timur
Asing atau Bumiputra, maka harus dipastikan terlebih dahulu
bahwa pemohon telah memiliki satu surat keputusan tambahan
dari pejabat Pemerintahan Dalam Negeri Hindia Belanda.
Dua surat keputusan sebagai dasar yang harus dibuktikan oleh
pemohon warga Negara Belanda dan orang Eropah itu masing-
masing adalah_:
(a). surat keputusan penetapan (beschikken) Hakim Pengadilan
Negeri tentang status hak kebendaan atas bidang tanah
termohon yang disebut ‘gerechtelijk acte van zakelijk recht’,