Page 20 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... xix

pembenahan administrasi pertanahan dan hubungan keagrariaan
serta penegakkan hukumnya dalam sistim hukum Nasional
Indonesia baru yang modern.
Juga melalui Undang-Undang Pertanahan dan teori ‘de facto-
de jure’, dapat diketahui bagaimana filosofi, asas, ajaran dan teori
hukum pertanahan adat diabstraksi dan diterjemahkan kembali
menjadi Pancasila sebagai filosofi bangsa dan Negara, yang
selanjutnya dilembagakan kembali menjadi norma dasar dalam
pasal 33 UUD 1945 tentang fungsi, tugas dan peran Negara
atas tujuan penggunaan tanah yang dikuasai Negara Republik
Indonesia. Namun sejak kemerdekaan Indonesia, pemahaman
filosofi Pancasila dan pasal 33 UUD 1945 bagi perubahan
penegakkan hukum pertanahan serta keagrariaannya, dilakukan
bertentangan dengan filosofi, asas dan ajaran norma dasar Negara
tersebut. Akibatnya, timbul kesalahpahaman yang berdampak
sistemik berupa kekacauan tafsir serta tindakan penegakkan
hukum yang mengabaikan hak keperdataan kepemilikan tanah
milik rakyat sebagai WNI.
Jadi seharusnya, Undang-Undang Pertanahan Indonesia
dengan teori ‘de facto-de jure’-lah, yang digunakan sebagai
pedoman acuan dasar baik dalam perumusan norma maupun
kaidah penegakkan hukum pertanahan dan keagrariaan termasuk
penataan administrasi sistim hukum pertanahan dan keagrariaan
baru, setelah kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, sinergi
penegakkan peraturan maupun penataan administrasi hukum
pertanahan dan keagrariaan Indonesia yang baru, pun dapat
dilakukan secara terkoordinasi sistemik dalam sistim Hukum
Pertanahan dan Keagrariaan Nasional Indonesia. Satu hal yang
sejak kemerdekaan Indonesia belum pernah dilakukan dengan
baik dan benar. Sebaliknya, Indonesia justru terlebih dahulu
menggantikan undang-undang agraria kolonial Belanda dengan
UU No. 5/1960, tanpa menggantikan sumber-sumber filosofi,
asas, ajaran dan teori kepemilikan tanahnya ‘Agrarische Wet’ 1870,
Agrarisch Besluit 1870 dan pasal 51 ‘Indische Staatsregeling’ 1925
yang merupakan peraturan penegakkan hukum pertanahan serta