Page 23 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

xxii Herman Soesangobeng

(b). surat penetapan (beschikken) Hakim Pengadilan Negeri
tentang pemberian hak milik ‘eigendom privaat’ kepada
pemohon yang disebut ‘gerecthelijk acte van eigendoms recht’.
Berdasarkan dua surat keputusan penetapan Hakim inilah,
baru pemohon berhak meminta Notaris membuatkan ‘notareel
acte van eigendom-privaat’ bagi pemohon berkewargaan Negara
Belanda yang tinggal di Hindia Belanda serta orang Eropah
lainnya.
Bilamana pemohon adalah orang Timur Asing atau Bumiputra
yang dipersamakan (gelijkgestelde Europeanen), maka mereka harus
terlebih dahulu membuktikan diri telah memiliki satu surat
keputusan dari Direktur Departemen Dalam Negeri Hindia
Belanda (Directeur Departemen van het Binnenlandse Zaken), untuk
bisa memperoleh dua surat keputusan Hakim Pengadilan Negeri,
bagi perolehan hak milik ‘eigendom-privaat’ BW/KUHPInd. yang
juga disebut hak ‘eigendom Barat’. Surat keputusan itu, disebut
‘besluit’ tentang penyamaan kedudukan sosialnya pemohon
dengan orang Eropah (gelijkgestelde Europeanen) maka disebut
‘gelijkgestelden besluit’ dari pejabat pemerintah Dalam Negeri
(Binnenlands bestuur). Tanpa memiliki surat keputusan ini, maka
‘notareel acte van eigendom-privaat’ yang dimiliki seorang pemegang
Timur Asing ataupun Bumiputra, menjadi otomatis batal dengan
sendirinya (nieteg eo ipso). Artinya ‘acte van eigendom’-nya tidak
memiliki kekuatan hukum apapun sebagai alat bukti bahwa
pemegang hak milik ‘eigendom’ Barat/Belanda. Rincian penjelasan
atas bukti penyalahgunaan tugas jabatan maupun pelanggaran
hukum pejabat Notaris itulah yang menyebabkan uraian Bab IV,
menjadi panjang dan tampak adanya pengulangan-pengulangan.
Penjelasan kesalahan kerja Notaris itu, juga dimaksudkan untuk
melarang ikutsertanya pejabat Notaris Indonesia dalam membuat
akta tanah. Karena hukum pertanahan dan keagrariaan Indonesia,
tidak lagi menggunakan teori hubungan kepemilikan tanah
‘eigendom’ dengan ajaran norma perikatan hukum (verbintenis)
pasal 1320 KUHPInd., termasuk sistim administrasi pertanahanan
dan keagrariaan kolonial Belanda.