Page 28 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

BAB I
PENDAHULUAN

1. Hasil pertemuan dan diskusi Tim Advisor (TA) Undang-
Undang Pertanahan, berupa kerjasama BPN RI-ADB pada
10 – 12 Februari 2011 untuk menyusun TOR Rancangan
Undang-Undang Pertanahan Indonesia, sepakat satu
hal mendasar. Hal mendasar tersebut adalah bahwa UU
Pertanahan, selanjutnya disingkat UU Pert., harus
disusun berdasarkan sumber serta landasan filosofi, asas,
teori dan ajaran hukum yang bersumber pada filosofi hukum
pertanahan Indonesia yaitu Hukum Adat. Rumusan norma
serta kaidah hukumnya dengan demikian haruslah merupakan
pengejawantahan filosofi dasar hukum pertanahan
dan keagrariaan Indonesia yang sudah ditetapkan dalam
konstitusi dasar Negara UUD 1945 dengan filosofi Bangsa
dan Negara yaitu Pancasila. Demikian pula, rumusan dasar-
dasar filosofis, asas, teori dan ajaran itu haruslah merupakan
suatu terjemahan dan penafsiran kembali yang baru
secara kontemporer dari filosofi Hukum Pertanahan
Adat (beschikkingsrecht), sehingga layak digunakan bagi
pengembangan Hukum Pertanahan dan Keagrariaan
Nasional Indonesia.
Maka, rumusan baru yang kontemporer itu dapat
merupakan acuan bagi sinkronisasi pengaturan dan sinerginya
penegakkan peraturan serta kelembagaan hukum pertanahan
maupun keagrariaan di Indonesia. Bahkan rumusan baru
itu pun, hendaknya mampu menjawab tantangan arus
pengaruh perubahan sosial, ekonomi, politik dan budaya