Page 32 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 5

pertanahan merupakan ‘lex generalis’ sedangkan hukum
agraria adalah ‘lex specialis’ dalam hubungan pemilikan
dan pengolahan tanah. Hukum pertanahan, menurut Oxley-
Oxland dan Stein , mengajarkan pertalian sinergi antara
4
pelbagai cabang ilmu hukum yang menyangkut pengaturan
hubungan pertanahan. Hal itu didasarkan pada kenyataan
bahwa setiap tindakan dan perbuatan hukum orang (corpus)
atas tanah, selalu akan terkait dan melibatkan unsur-unsur
hukum yang diatur dalam ajaran cabang-cabang ilmu
hukum lainnya seperti tata negara, tata pemerintahan,
pidana, dagang, pajak, perbankan, militer, bahkan hukum
internasional. Pandangan yang sama, juga digambarkan
Butt 5.dalam menjelaskan dasar-dasar pandangan Torrens
5
untuk mengembangkan sistim pendaftaran tanah positif di
Australia.
Pertalian sinergi pelbagai cabang ilmu hukum itu,
juga dikemukakan Van Vollenhoven ketika menciptakan
6
istilah ‘beschikkingsrecht’ untuk menjelaskan teori Hukum
Pertanahan Adat Indonesia. Jadi hukum pertanahan memuat
filosofi, asas, ajaran dan teori tentang norma-norma
dasar pertumbuhan serta perolehan hak kepemilikan tanah
sebagai benda tetap yang menjadi objek harta kekayaan.
Maka Van Vollenhoven menyebut teori hukum pertanahan
‘beschikkingsrecht’ itu adalah “hukum tertinggi atas tanah
untuk seluruh kepulauan Indonesia” (..., maar is voor
den ganschen archipel het hoogste recht ten aanzien van
grond.) . Karena teori Hukum Pertanahan Adat Indonesia
7
(beschikkingsrecht) itu, menjelaskan bagaimana keterkaitan
sinerginya hubungan antara hukum perdata dengan

4 Oxley-Oxland and R.T.J. Stein, Understanding Land Law,
London, Singapore, et.al.: The Law Book Company Limited, 1985
5 Peter Butt, Land Law, Sydney: The Law Book Company Limited,
1988
6 C. Van Vollenhoven, De Indonesier en zijn grond, Leiden: E. J.
Brill, 1919, hlmn. 9.
7 C. van Vollenhoven, op.cit.