Page 34 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 34

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum ....     7


                    Vollenhoven . Menurut teori  hukum  pertanahan adat ini,
                               10
                    yang utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah oleh
                    warga persekutuan hukum adat, adalah agar supaya tanahnya
                    tidak diterlantarkan dan rusak, malainkan tetap bermanfaat
                    dan berhasil guna bagi kehidupan manusia dalam masyarakat
                    dan roh-roh  dalam  alam  gaib  atau  supernatural.  Maka
                    sasaran  dan  objek hubungan keagrariaan itu oleh Koesnoe ,
                                                                         11
                    dengan mengutip Ter Haar , adalah bukan untuk peralihan
                                            12
                    hak atas tanah, melainkan untuk mendapatkan hasil tanah,
                    tenaga  kerja,  atau  uang.  Suatu  hubungan yang oleh Ter
                    Haar digolongkan sebagai ‘hukum pertanahan adat dalam
                    keadaan  bergerak’  (grondenrecht  in  beweging),  dengan
                    bentuk  perbuatan  hukumnya  disebut ‘perjanjian yang ada
                    hubungannya dengan tanah’ (overeenkomsten waarbij grond
                    betrokken is).
                       Maka secara umum, hukum pertanahan dapat dirumuskan
                    sebagai:


                       “kumpulan   peraturan   yang  mengatur   hubungan   sinergi
                       dari pelbagai cabang hukum dan kedudukan hukum hak
                       keperdataan orang atas tanah sebagai benda tetap, yang
                       dikuasai  untuk  dimiliki  maupun  dimanfaatkan  serta
                       dinikmati  hasilnya oleh manusia, baik secara  pribadi
                       maupun  dalam  bentuk  persekutuan  hidup bersama” 13

                       Sedangkan hukum agraria, adalah:

                       “kumpulan  peraturan  yang mengatur  hubungan
                       pengelolaan  dan bentuk pemanfaatan  tanah,  agar
                       berhasil serta  berdayaguna  bagi kehidupan  manusia

                   10   C. van Vollenhoven, Ibid., hlm. 9
                   11   M. Koesnoe, Hukum Pertanahan Adat, Makalah Pelatihan Tim
               Peneliti Hak Ulayat, Bogor: 1997.
                   12   B. Ter Haar, Bzn, Beginselen en stelsel van het adatrecht, Ibid.,
               hlmn. 87
                   13   Herman Soesangobeng, Hukum Pertanahan dan Pemasalahannya,
               Makalah untuk pelatihan  Hakim Empat Pengadilan Tingkat Pertama,
               Diselenggarakan oleh Pusdiklat Hakim Peradilan Mahkamah Agung RI,
               di Batu  29 Mei 2007. Banda Aceh: Tanpa penerbit, 2007, hlmn. 5
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39