Page 30 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 3

dan dengan cara apa seharusnya suatu peraturan hukum
ditegakkan agar memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat
pencari keadilan hukum.
Dengan pedoman acuan konsep-konsep di atas, maka
filosofi, asas, teori dan ajaran hukum pertanahan yang
dijelaskan berikut ini merupakan suatu tafsiran yang
diterjemahkan kembali dari teori Hukum Pertanahan
Adat Indonesia yang disebut ‘beschikkingsrecht’ oleh Van
Vollenhoven . Untuk itu, agar jalan uraian penjelasannya
1
bisa diikuti secara runtut, maka terlebih dahulu dijelaskan
jalan pikiran berkembangnya filosofi hukum pertanahan
dan keagrariaan Romawi. Penjelasan itu penting untuk
dipahami, sebab dasar acuan filosofi maupun kelembagaan
hukum yang diacu Van Vollenhoven dalam merumuskan
teori Hukum Pertanahan Adat Indonesia (beschikkingsrecht),
bersumber pada hukum Sipil serta Ketatanegaraan Belanda
yang dibakukan dalam bentuk kodifikasi kitab undang-
undang yaitu
‘Burgerlijk Wetboek’; yang melalui asas konkordansi,
diberlakukan di Indonesia dengan nama Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Indonesia (disingkat KUHPInd.).
Kitab undang-undang BW/KUHPInd. itu memadukan
asas, ajaran serta fiosofi hukum Ketatanegaraan Belanda, yang
sangat dipengaruhi serta dijiwai oleh filosofi, asas, teori dan
ajaran hukum Romawi. Karena itu, ajaran, teori dan asas-asas
Hukum Pertanahan Adat Indonesia pun, memiliki banyak
persamaannya dengan ajaran, teori, dan asas-asas hukum
Romawi yang diadopsi BW/KUHPInd. Meskipun demikian,
filosofi yang menjiwai Hukum Pertanahan Adat Inonesia
(beschikkingsrecht) itu, diterjemahkan beda dengan
hukum BW/KUHPInd. dan Romawi oleh Van Vollenhonven
2
1 C. Van Vollenhoven, De Indonesier en zijn grond, Leiden: E.J.
Brill, 1919, hlmn. 9.
2 Cf. C. Van Vollenhoven, De ontdekking van het adatrecht, E.J.
Brill, Leiden: 1928; C. Van Vollenhoven, De Indonesier en zijn grond,
Leiden: E.J. Brill, 1919.