Page 29 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

2 Herman Soesangobeng

baik dalam skala nasional, internasional maupun global,
sambil tetap mempertahankan keutuhan Bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam penggunaan
serta pemanfaatan tanah bagi peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran hidup Rakyat sebagai Warga Negara Indonesia
(WNI).
2. Sebelum sampai pada uraian utama yang dimaksudkan,
terlebih dahulu perlu dirumuskan hakekat arti dan makna
istilah-istilah hukum filosofi, ajaran, asas-asas, dan teori
yang digunakani. Filosofi, diartikan sebagai rumusan
hakekat dasar pemikiran yang menjiwai sumber lahirnya
inspirasi bagi perumusan norma-norma maupun kaidah
hukum yang hendak diwujudkan dalam UU Pertanahan
Indonesia. Karena itu, sumber filosofi menjadi penentu
sifat khas dari UU Pertanahan yang diakui dan diterima
menjadi norma penegakkan hukum pertanahan serta
pembentukan kelembagaan Negara dengan petugas Negara
yang berkewajiban melaksanakannya.
3. Adapun ajaran/doktrin, adalah serangkaian pernyataan
pandangan orang terhadap objek (tanah) maupun perbuatan
hukumnya, yang harus diacu sebagai pedoman dalam
pelaksanaan maupun penegakkan serta penciptaan norma
sebagai kaidah hukumnya. Maka biasanya pernyataan suatu
ajaran, tampak dalam cara pandang sebagai ‘paradigma’ untuk
menafsirkan norma dan kaidah hukum bagi penggunaannya
terhadap suatu perbuatan ataupun peristiwa hukum serta
penyelesaian sengketa. Selanjutnya asas-asas, adalah
rumusan-rumusan yang lahir dari pengalaman praktek
penegakkan hukum yang selanjutnya digunakan sebagai
acuan dasar untuk perumusan ajaran hukum bagi penegakkan
norma maupun kaidah hukumnya. Sedangkan teori, adalah
rangkaian postulasi dasar dari hasil generalisasi
kenyataan penegakkan serta pelaksanaan peraturan hukum,
untuk menjawab suatu pertanyaan ataupun menjelaskan
suatu gejala hukum tertentu. Teori menjelaskan bagaimana