Page 35 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

8 Herman Soesangobeng

dalam masyarakat dan roh-roh di alam gaib” 14

Dengan rumusan hukum agraria ini, tergambar kewajiban
manusia dalam penggunaan serta pemanfaatan tanah,
harus senantiasa terpelihara kelestarian alam dengan
lingkungan hidupnya, agar terjaga dengan baik, serasi dan
selaras. Artinya, filosofi agraria dalam hukum pertanahan
adat Indonesia, mengajarkan bahwa penggunaan serta
pemanfaatan tanah, haruslah senantiasa menjaga dan
memelihara kelestarian maupun kesinambungan hubungan
yang selaras serta serasi antara ketenraman hidup manusia
di alam nyata dengan kehidupan roh-roh di alam gaib.
Bersumber dari alam pikiran filosofi agraria inilah, maka
hak atas tanah baik hak milik maupun hak agrarianya,
senantiasa diartikan sebagai berfungsi sosial. Karena itu
fungsi sosial dalam konteks pemikiran hukum adat,
bukanlah untuk mewujudkan perbuatan kedermawanan
saling memberi dan menerima hasil kerja, melainkan pada
ketaatan memelihara serta menjaga kelestarian alam dalam
penggunaan serta pemanfaatan tanah.
Jadi, hukum pertanahan adalah payung hukum
bagi pelaksanaan dan penegakkan hukum agraria, yang
dikategorikan sebagai ‘hubungan keagrariaan’ (agrarisch
betrekkingen) dalam sistim hukum perdata BW/KUHPInd.
Maka penegakkan hukum agraria, yang mengatur hubungan
keagrariaan, tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan
dengan filosofi, asas, ajaran, maupun teori yang tercermin
dalam norma-norma dasar hukum pertanahan. Dengan
lain perkataan, hukum pertanahan adalah induk bagi
pengembangan serta pelaksanaan hukum agraria dengan
hak-hak agrarianya yang bersifat hak perorangan (persoonlijk
recht). Dari sifat hak agraria demikian inilah, maka dalam
struktur sistim hak hukum pertanahan dan keagrariaan BW/
KUHPInd. di Hindia Belanda, diperlukan adanya perubahan
14 Herman Soesangobeng, Opcit., hlm. 8.