Page 14 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 14

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum ....     xiii


               di  Afrika,  Australia,  Asia,  dan Amerika  Utara  maupun  Selatan.
               Hukum pertanahan itu, umumnya diatur dalam Kitab Undang-
               Undang Hukum Perdata setiap Negara.  Satu hal yang di Indonesia,
               setelah kemerdekaan  dan  terbentuknya  Negara RI,  diabaikan
               pembentukannya, melainkan tetap menggunakan hukum perdata
               BW/KUHPInd.  yang diperkenalkan Belanda sejak masa VOC
               sampai  kolonialisme Hindia Belanda. Bahkan setelah kemerdekan
               Indonesia  pun,  fillosofi,  asas dan  ajaran hukum  pertanahan
               dangan keagrariaan Hindia Belanda itu masih tetap dilaksanakan.
               Maka pelaksanaan dan penegakkan UUPA 1960, tetap mengacu
               pada  prinsip-prinsip  dasar Hukum  Pertanahan  dan  hubungan
               Keagrariaan  BW/KUHPInd.  dengan  praktek  kelembagaan  dan
               administrasi Hukum Agraria Kolonial  Belanda terhadap orang
               Indonesia yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
                   Sadar  akan  kekeliruan  tersebut,  Bapak  Joyo Winoto  PhD,
               Kepala Badan Pertanahan Nasional  RI, sependapat untuk
               membuat Undang-Undang Pertanahan Indonesia, yang berisikan
               terjemahan  filosofi,  asas, ajaran,  dan teori  Hukum  Pertanahan
               Adat  yang diterjemahkan  kembali  secara  kontemporer  sesuai
               dengan filosofi Pancasila dan norma dasar pasal 33 UUD 1945.
               Upaya itu diwujudkan melalui pembentukan sebuah Panitia Kerja
               kecil  dipimpin  oleh Deputi  Bidang  Pengaturan  dan  Penataan
               Pertanahan BPN RI, Dr. Yuswanda T. CES.DEA., dan para Deputi
               BPN RI lainnya, dengan anggota para pakar hukum agraria UI,
               Pemerhati masalah pertanahan dan keagrariaan, serta LSM Agraria
               dan Lingkungan Hidup. Panitia Kerja ini, mengadakan pertemuan
               diskusi pada bulan Februari 2011 di Hotel J.W. Marriot, dengan
               bantuan dana penyelenggaraan dari  Asian Development Bank
               (ADB). Dalam pertemuan  diskusi itu, diperoleh banyak sekali
               masukan  ide  untuk  diwujudkan  dalam  rancangan  Undang-
               Undang Pertanahan, yang harus didukung dengan dasar pemikiran
               dalam sebuah naskah akademis. Untuk itu, penulis mengucapkan
               terimakasih  kepada Dr. William L Collier dari  PT. INTERSYS
               Kelola Maju; Dr.  Gunanegara,  SH,  M.Hm,  selaku  Direktur
               Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah, BPN RI; Dr. Kurnia Toha,
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19