Page 14 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria
P. 14
Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... xiii
di Afrika, Australia, Asia, dan Amerika Utara maupun Selatan.
Hukum pertanahan itu, umumnya diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata setiap Negara. Satu hal yang di Indonesia,
setelah kemerdekaan dan terbentuknya Negara RI, diabaikan
pembentukannya, melainkan tetap menggunakan hukum perdata
BW/KUHPInd. yang diperkenalkan Belanda sejak masa VOC
sampai kolonialisme Hindia Belanda. Bahkan setelah kemerdekan
Indonesia pun, fillosofi, asas dan ajaran hukum pertanahan
dangan keagrariaan Hindia Belanda itu masih tetap dilaksanakan.
Maka pelaksanaan dan penegakkan UUPA 1960, tetap mengacu
pada prinsip-prinsip dasar Hukum Pertanahan dan hubungan
Keagrariaan BW/KUHPInd. dengan praktek kelembagaan dan
administrasi Hukum Agraria Kolonial Belanda terhadap orang
Indonesia yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
Sadar akan kekeliruan tersebut, Bapak Joyo Winoto PhD,
Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, sependapat untuk
membuat Undang-Undang Pertanahan Indonesia, yang berisikan
terjemahan filosofi, asas, ajaran, dan teori Hukum Pertanahan
Adat yang diterjemahkan kembali secara kontemporer sesuai
dengan filosofi Pancasila dan norma dasar pasal 33 UUD 1945.
Upaya itu diwujudkan melalui pembentukan sebuah Panitia Kerja
kecil dipimpin oleh Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan
Pertanahan BPN RI, Dr. Yuswanda T. CES.DEA., dan para Deputi
BPN RI lainnya, dengan anggota para pakar hukum agraria UI,
Pemerhati masalah pertanahan dan keagrariaan, serta LSM Agraria
dan Lingkungan Hidup. Panitia Kerja ini, mengadakan pertemuan
diskusi pada bulan Februari 2011 di Hotel J.W. Marriot, dengan
bantuan dana penyelenggaraan dari Asian Development Bank
(ADB). Dalam pertemuan diskusi itu, diperoleh banyak sekali
masukan ide untuk diwujudkan dalam rancangan Undang-
Undang Pertanahan, yang harus didukung dengan dasar pemikiran
dalam sebuah naskah akademis. Untuk itu, penulis mengucapkan
terimakasih kepada Dr. William L Collier dari PT. INTERSYS
Kelola Maju; Dr. Gunanegara, SH, M.Hm, selaku Direktur
Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah, BPN RI; Dr. Kurnia Toha,