Page 24 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

yang mengutamakan sektor masing-masing, sedangkan sektoralisme
lebih melihat pada keadaan yang dihasilkan oleh sifat tersebut. Pada
saat inilah sektoralisasi kelembagaan pengelolaan sumber-sumber
agraria dimulai.
Pelan namun pasti hal ini telah mengubah struktur pengelolaan
agraria di Indonesia. Wajah keagrarian Indonesia mulai berubah
sebagaimana digambarkan oleh Gunawan Wiradi sebagaimana
berikut: 15

a. Struktur penguasaan tanah usaha tani tanaman pangan sangat
timpang. Dari hasil sensus pertanian 1993, terdapat gambaran

bahwa di satu sisi 43% dari jumlah rumah tangga pedesaan adalah
rumah tangga tunakisma (landless). Di sisi lain, 16% dari rumah
tangga pedesaan menguasai 69% dari luas tanah yang tersedia
dan 41% rumah tangga menguasai hanya 31% dari luas tanah dari
yang tersedia (lihat suhendar dan winarni, 1998).
b. Perkebunan. Menurut data Ditjen Perkebunan Dep Hutbun,
tahun 2000 selama 30 tahun terakhir (dari 1968 s/d 1996) luas
areal perkebunan secara keseluruhan meningkat dari 4,96 juta
ha menjadi 14,67 juta ha. Adapun perinciannya seperti tertera
pada tabel 1 di bawah.

Tabel 1 Perincian Perkembangan Areal Perkebunan

1968 1998
(juta ha) (juta ha)
Perkebunan Rakyat 4,12 11,7
Perkebunan Besar Swasta 0,4 2,0
Perkebunan Besar Negara 0,44 0,97
Jumlah 4,96 14,67

Menjalankan Wewenangnya Sendirian Tanpa Merasa Butuh Terhadap Pihak-Pihak Lain.
15 Gunawan Wiradi. Ibid. Hlm 13

Faham Sektoralisme dalam Pengelolaan Agraria di Indonesia 15