Page 25 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
P. 25
Pada tahun 1997/1998, jumlah perkebunan besar itu ada
1338 kebun. Dari jumlah tersebut sebanyak 252 kebun terlantar.
c. Kehutanan
Luas daratan Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra
satelit landsat adalah + 187,8 juta ha. Dari jumlah itu sekitar
16
52,2% areal berhutan dan 47,8% areal tidak berhutan. Adapun
luas kawasan hutan dan perairan dengan perincian sebagai
berikut: 17
Hutan Produksi Tetap + 28.8 juta ha
Hutan Produksi Terbatas + 27.6 juta ha
Hutan Lindung + 29.9 juta ha
Hutan Konversi + 15.5 juta ha
Hutan Suaka Alam dan Wisata + 27.3 juta ha
Jumlah Kawasan Hutan Dan Perairan + 129,4 juta ha
Prof. Dr. Emil Salim, mantan Menteri Negara Kependudukan dan
Lingkungan Hidup (1983-1988 dan 1988-1993) pernah mengungkapkan
kegundahannya dengan menyatakan bahwa kebijakan yang terkait
dengan lingkungan di Indonesia sangat lemah, antara lain akibat
lemahnya koordinasi antar sektor. “koordinasi antara kehutanan,
prasarana wilayah, lingkungan hidup, pertanian, pertambangan, dan
kelautan sangat memprihatinkan. Kebanyakan berpikir sektoral,
sementara lingkungan hidup memerlukan pendekatan holistik lintas
sektoral. Akibatnya, kondisi lingkungan hidup menurun.”
18
6. Masa Reformasi
Kesempatan UUPA 1960 dan program pembaruan agraria untuk
tampil sebagai kebijakan nasional kembali terangkat setelah kejatuhan
Orde Baru pada 1998. Namun, gelombang demokratisasi politik yang
16 Lihat Kementerian Kehutanan. 2014. Data Statistik Kementerian Kehutanan Tahun
2013. Jakarta:Kementerian Kehutanan. Hlm 3.
17 Ibid. Hlm 10.
18 Simon Felix Sembiring . 2009. Jalan Baru Untuk Tambang: Mengalirkan Berkah Bagi
Anak Bangsa. Jakarta. Elex Media Komputindo. Hlm 167.
16 Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
