Page 29 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa begitu besarnya kekayaan
22
alam yang terkandung di bumi Indonesia ini, namun kurang dapat
dimanfaatkan secara arif untuk kesejahteraan masyarakat. Jangka
waktu eksploitasi yang sangat lama akan berpotensi habisnya cadangan
sumber daya alam yang kita miliki. Apalagi untuk sumber daya alam
yang tidak dapat diperbarui. Kerusakan alam yang ditimbulkan oleh
eksploitasi besar-besaran tersebut belum tentu dapat dengan mudah
di rehabilitasi/direklamasi pasca selesainya usaha penambangan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pemerintahan masa

lalu yang terlalu berfokus pada pembangunan sehingga menghasilkan
sektoralisme pengelolaan agraria ini telah memicu munculnya banyak
permasalahan diantaranya:

1. Munculnya konflik terkait pengelolaan agraria khususnya
yang bersinggungan di antara/ lintas departemen, baik konflik
dalam masalah pertambangan, perkebunan, industri maupun
pariwisata. 23
2. Tumpang tindihnya tugas dan kewenangan lembaga
3. Pola kebijakan lembaga yang tidak harmonis dan selaras

4. Suasana menjadi semrawut dan menimbulkan ketidakpastian
hukum dan ketidakadilan.
24

C. Kesenjangan Pemilikan Tanah

Seperti telah diuraikan di depan, bahwa pengelolaan pertanahan
di Indonesia saat ini belum menunjukkan pemerataan sesuai dengan
kebutuhannya. Di satu sisi kita melihat banyak sekali masyarakat tidak
bertanah yang membutuhkan tanah untuk menopang kehidupannya.
Namun di lain sisi kita melihat adanya penguasaan tanah skala luas
yang dimiliki oleh para pengusaha melalui HGB (Hak Guna Bangunan)

22 Erlangga Djumena. 25 Juli 2012.Freeport Ingin Kontrak Diperpanjang Hingga 2041.
Kompas.com. Diakses tanggal 24 November 2014.
23 Lebih jauh terkait konflik agraria, lihat Endang Suhendar dan Yohana Budi Winarni.
1998. Petani dan Konflik Agraria. Bandung: Yayasan AKATIGA.
24 Pancanakablogspot.com. Diakses tanggal 22 November 2014.

20 Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia