Page 34 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
P. 34
sektoralisme kelembagaan pengelola sumber daya agraria di Indonesia,
beserta berbagai kebijakan yang dapat dikeluarkannya. Lebih jelasnya
dapat disimak dari ragaan yang ada Gambar 1 di bawah.
Gambar 1.
Sektoralisasi Penguasaan Tanah Negara dan Sumber Daya
Alam selain Tanah 29
HAK
HAK BPN
IJIN
KEM. Tanah KEMENH
Kawasan
Air Hutan Hutan
Sumber Daya Alam
(Dikuasai oleh Negara) IJIN
? ESDM
Minerba
Udara Kawasan
Pertambang
Wilayah Minyak Wilayah
Pesisir dan Gas Kerja
bumi
? Pesisir ESDM
KKS/IJIN
DKP
Dari gambar diatas, kita menjadi paham bagaimana rumitnya
model pengelolaan agraria yang harus dibangun agar semua pihak
dapat bekerja secara harmonis demi kesejahteraan rakyat. Kerumitan
itu tergambar dari banyaknya produk undang-undang sektoral yang
saat ini diimplementasikan di Indonesia, sebagaimana tertera pada
Tabel 2 di bawah.
29 Julius Sembiring. 2012. Tanah Negara. Yogyakarta: STPN Press. Hlm 45.
Kelembagaan Agraria 25
