Page 35 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
P. 35
Tabel 2 Produk Hukum Sektoral
No Bidang Agraria Payung Hukum Kelembagaan Agraria
1 Pertanahan UU No. 5 Tahun 1960 BPN RI
2 Kehutanan UU No. 41 Tahun 1999 Kementerian
Kehutanan
3 Pertambangan UU No. 4 Tahun 2009 Kementerian ESDM
4 Air UU No. 7 Tahun 2004 Kementerian PU
5 Perikanan UU No. 31 Tahun 2004 jo. Kementerian KP
UU No 45 Tahun 2009.
6 Pesisir dan Pulau- UU No. 27 Tahun 2007 jo. Kementerian KP
pulau Kecil UU No. 1 Tahun 2014.
Sumber: Diolah dari berbagai sumber.
Perkembangan terbaru pada masa pemerintahan Presiden Joko
Widodo, terdapat perubahan dalam nomenklatur kelembagaan
pengelolaan agraria di Indonesia. Melalui Peraturan Presiden No. 165
Tahun 2014 tentang Kementerian yang berubah diantaranya:
1. BPN RI menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Ka. BPN RI
2. Kementerian kehutanan menjadi kementerian kehutanan dan
lingkungan hidup.
3. Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
Pemerintah secara khusus sebenarnya sangat menyadari potensi
konflik yang muncul dengan banyaknya sektor agraria yang dikelola
oleh kelembagaan yang berbeda ini. Di masa yang lalu, pemerintah
pernah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1976
tanggal 13 Januari 1976 untuk mengadakan sinkronisasi pelaksanaan
tugas bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan,
transmigrasi dan pekerjaan umum. Bahwa masing-masing sektor
30
tersebut harus dibangun dengan berpegang teguh pada prinsip dan
30 Abdurrahman. 1979. Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan,
Pertambangan, Transmigrasi, Dan Pengairan. Bandung: Alumni. Hlm: 12.
26 Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
