Page 40 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

Dalam proses selanjutnya kebijakan Orde Baru makin lama
makin menunjukkan ciri khas yang disebut sebagai kebijakan
“rumah terbuka. Kebijakan ini ibarat “pucuk dicinta ulam tiba” bagi
36
kekuatan-kekuatan modal internasional. Orientasi pembangunan yang
menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi serta keterikatan utang,
yang pada akhirnya mau tidak mau telah mendorong pemerintahan
Orde Baru untuk memenuhi harapan modal internasional. Di antara
lembaga-lembaga keuangan dunia yang menjalin kerjasama untuk
memberikan pinjaman modal pada Indonesia adalah World Bank
(Bang Dunia) dan IMF (Dana Moneter Internasional/ International
Monetary Fund).

Problematiknya, hutang dari lembaga keuangan dunia di atas
juga membawa banyak embel-embel atau prasyarat khusus yang
harus dipenuhi oleh Indonesia. IMF – yang tiba di Indonesia pada
pertengahan 1966 – adalah salah satu lembaga keuangan dunia yang
memberikan pinjaman kepada Indonesia dengan sederet persyaratan
dan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh Indonesia. Dimana
salah satu persyaratan tersebut adalah Indonesia harus menunjukkan
sikap yang lebih terbuka dengan investasi asing. Dengan kata lain,
Indonesia harus memiliki peraturan yang memberikan legitimasi
para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jika
prasyarat ini tidak terpenuhi, maka Indonesia tidak akan mendapatkan
pinjaman dari lembaga keuangan dunia. Hal ini sebagaimana
diungkapkan Mohtar Mas’oed (1989: 85), bahwa bagi negara-negara
yang ingin membuat persetujuan dengan IMF dan mendapatkan
bantuan dana darinya, maka negara tersebut harus setuju untuk
menerapkan kebijaksanaan ekonomi tertentu yang dipandang perlu

untuk menjamin kelangsungan hidup ekonomi, dan mematuhi
bimbingan dari IMF. Dan Indonesi sebagai pihak peminjam telah
mematuhi persetujuan itu, yaitu dengan menandatangani dokumen
yang disebut Letter of Intent. Dalam dokumen ini menggambarkan

36 Gunawan Wiradi. 2001. Sumber Daya Agraria, Dimensi Pengelolaan Dan Tantangan
Kelembagaan: Reforma Agraria, Tuntutan Bagi Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia. Jurnal
Analisis Sosial Vol 6 No 2 Juli 2001. Jakarta: Akatiga. Hlm 13.

Kelembagaan Agraria 31