Page 37 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
P. 37

B.  Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria
                 Permasalahan sektoralisasi kelembagaan agraria di Indonesia
            tidak dapat dipisahkan dengan perjalanan panjang kenegaraan
            Indonesia yang mengalami pasang surut sejak masa feodalisme
            lampau. Perkembangan paling menonjol dan signifikan muncul sejak
            pemerintahan Indonesia berada dalam kekuasaan Orde Baru. Orientasi

            kebijakan sosial-ekonomi, khususnya kebijakan agraria mengalami
            perubahan signifikan. Perubahan tersebut tidak memperkuat arah
            kebijakan yang digariskan rezim sebelumnya (orde lama), tapi kembali
            ke belakang menyerupai kebijakan agraria masa kolonial. Bahkan
            dapat dikatakan berbanding terbalik dengan kebijakan-kebijakan
            sosial-ekonomi di masa pemerintahan Soekarno. Lahirnya Undang-
            Undang No. 5 Tahun 1960 di masa pemerintahan Soekarno memiliki
            spirit untuk membangun kesatuan hukum nasional di bidang agraria
            dan menyelesaikan “dualisme hukum” warisan kolonial, telah diobrak-
            abrik oleh rezim Soeharto dengan berbagai kebijakan agraria yang
            dalam bahasa Kartono, dkk. (1989) disebut sebagai upaya tidak saja
            melahirkan dualisme hukum tapi malah ‘pentalisme’.
                                                                31
                 Kenapa disebut ‘pentalisme’? Ini tidak lepas dari pengaturan
            agraria yang lebih parah bila dibanding masa kolonial. Di masa Orde
            Baru dan mungkin hingga sekarang, pengaturan agraria menjadi

            lebih ribet, kompleks dan semrawut seiring dengan lahirnya berbagai
            undang-undang yang semakin memperlemah kekuasaan UUPA dalam
            mengatur masalah agraria. Merujuk pendapat Gunawan Wiradi bahwa
            yang demikian tercermin dari adanya pengelolaan dan pemberdayaan
            tanah/agraria yang tunduk pada UUPA 1960, ada yang tunduk pada UU
            No. 11/1967 (mengenai ketentuan-ketentuan pokok pertambangan),
            ada yang tunduk pada UU No. 5/1967 (mengenai ketentuan-ketentuan
            pokok kehutanan), ada yang tunduk pada UU No. 4/1982 (mengenai







                 31 Gunawan Wiradi. 2009. Seluk Beluk Masalah Agraria: Reforma Agraria dan Penelitian
            Agraria. Yogyakarta: STPN Press. Hlm. 52


            28        Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42