Page 32 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
P. 32
BAB III
KELEMBAGAAN AGRARIA
A. Eksistensi Kelembagaan Pengelola Agraria
Berbicara mengenai tanah serta sumber daya agraria tentunya
memang tidak akan lepas dari sumber hukum utama pengaturan di
Indonesia yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Undang-undang yang diterbitkan
pada 24 September 1960 ini diklaim sebagai payung hukum utama
dalam pengaturan dan pengelolaan agraria di Indonesia. Namun
UUPA yang dijadikan rujukan utama oleh aparatur pertanahan dalam
hal ini BPN tidak dapat berbuat banyak untuk bidang sumber daya
lainnya seperti hutan, air, udara, maupun juga pertambangan. Selain
itu kedudukan BPN sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen
(LPND) juga kurang memiliki bargainning possition ketika harus
berhadapan dengan lembaga lainnya. Meskipun kemudian di tahun
2014 melalui pemerintahan Joko Widodo BPN ditetapkan sebagai
salah satu kementerian dengan nomenklatur Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, namun masih memerlukan
perjalanan panjang sebelum akhirnya benar-benar mampu bekerja
dengan kemampuan penuh mengatur pengelolaan agraria di Indonesia.
Hal ini ditambah lagi dengan keberadaan UU No. 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara yang menempatkan urusan pertanahan
sebagai urusan pemerintah yang tidak bersifat substantif karena
23
