Page 28 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

Indonesia (MP3EI). Sebuah pola induk perencanaan ambisius dari
pemerintah Indonesia untuk mempercepat realisasi perluasan
pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat
dinikmati secara merata di kalangan masyarakat. Percepatan dan
perluasan pembangunan ekonomi ini akan didukung berdasarkan
potensi demografi dan kekayaan sumber daya alam, serta dengan
keuntungan geografis masing-masing daerah. Program pembangunan
21
ini menetapkan 6 (enam) koridor yang harus dibangun dalam rangka
mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia, diantaranya:

1. Koridor Ekonomi Sumatera;

2. Koridor Ekonomi Jawa;
3. Koridor Ekonomi Kalimantan;
4. Koridor Ekonomi Sulawesi;
5. Koridor Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara; dan

6. Koridor Ekonomi Papua dan Kepulauan Maluku.

Orientasi pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam
rangka memacu pertumbuhan ekonomi makro ini seringkali
mengesampingkan kehidupan masyarakat bawah yang notabene
harus berjuang mengusahakan tanahnya yang meskipun luasnya tidak
seberapa demi kelangsungan hidup. Fakta lainnya yang terus bisa
kita lihat adalah bagaimana investasi asing terus didorong masuk ke
Indonesia, bahkan untuk jangka waktu yang sangat lama. Sebut saja
kerja sama eksploitasi pertambangan yang dikembangkan oleh PT.
Freeport dengan pemerintah Indonesia di Propinsi Papua. PT Freeport
saat ini sedang meminta kontrak kerja sama dengan pemerintah

Indonesia dalam rangka eksploitasi tembaga dan emas di Papua agar
diperpanjang lagi dari 2021 hingga 2041. Sebab berdasarkan Kontrak
Karya II yang diteken tahun 1991, kontrak Freeport hanya sampai

21 Wikipedia.org. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia. Diakses tanggal 24 November 2014.

Faham Sektoralisme dalam Pengelolaan Agraria di Indonesia 19