Page 67 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

1967, yaitu UU No. 1 /1967 (tentang penanaman modal asing), UU No.
11/1967 (mengenai ketentuan-ketentuan pokok pertambangan), dan
UU No. 5/1967 (mengenai ketentuan-ketentuan pokok kehutanan).
Kemudian disusul pula dengan lahirnya UU No. 4/1982 (mengenai
pengelolaan lingkungan hidup).
Dengan lahirnya UU Pokok bersifat sektoral yang mengatur
sumberdaya alam tersebut, telah menandai babak baru bagi
kelembagaan pengelolaan sumber-sumber agraria di Indonesia pasca
kemerdekaan. Dimana agenda reforma agraria yang dicanangkan

pemerintahan Sukarno pupus di tengan jalan, begitu juga arah
pembangunan politik ekonomi Indonesia berbalik arah seratus
delapan puluh derajat dari pemerintahan rezim Orde Lama. UUPA
1960 yang digagas oleh para founding futher Indonesia pun tidak lagi
dilihat sebagai payung hukum yang menjadi pijakan dalam mengatur
dan mengelola sumber-sumber daya agraria. Bahkan sebaliknya,
UUPA dalam waktu yang cukup lama di-“peties”-kan kurang lebih
selama 13 tahun sejak awal pemerintahan Orde Baru. Konsekuensinya,
sektoralisasi kelembagaan agraria semakin menguat, dan dibarengi
pengaturan agraria yang sangat eksklusif akibat menguatnya ego
sektoral masing-masing lembaga yang telah diberi kewenangan
khusus melalui UU pokok sektoral tersebut. Akibatnya kesemerawutan
pengelolaan agraria pun tidak dapat dielakkan, karena semakin
hari semakin banyaknya tumpang tindih regulasi yang dihasilkan
oleh masing-masing lembaga. Bahkan di era otonomi daerah yang
memberikan kewenangan dan kekuasan besar pada pemerintah daerah
dalam mengatur sumber daya alam, tumpang tindih izin pun terjadi
dimana-mana, yang tidak sedikit berakibat pada konflik baik antar

instansi atau pun antara warga dengan negara, atau warga dengan
korporasi.
Pembahasan di depan menemukan bahwa terdapat beberapa
kondisi yang menyebabkan terjadinya sektoralisasi kelembagaan
agraria di Indonesia, dan termasuk tidak berfungsinya UUPA sebagai
payung induk pengaturan agraria, kecuali untuk urusan tanah yang

58 Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia