Page 64 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

tanah komunal ini masih tersendat di lapangan, sehingga konflik
agraria pun masih terus terjadi. 68

D. Pelajaran dari Tiga Negara ASEAN

Dari apa yang diuraikan secara singkat di atas, kita bisa
mengambil beberapa point penting, antara lain:
Pertama, ketiga negara ini sudah terlebih dahulu memiliki
Kementerian yang menarik dan menyatukan kebijakan dan
perencanaan penggunaan agraria/sumber daya alam dengan kebijakan
lingkungan hidup. Walaupun masih ada Kementerian sektoral
lain, semisal minyak dan gas yang berada di bawah kewenangan
kementerian lain, nampaknya Kementerian LH dan SDA atau

sebaliknya, sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan
perencanaan penggunaan agraria dan SDA itu dan menyerahkan
kebijakan pemanfaatan kepada kementerian lain disertai dengan
kewajiban mengikuti aturan lingkungan hidup. Pada titik ini menjadi
jelas kewenangannya, semua perencanaan kebijakan pengelolaan
agraria/SDA berada di satu kementerian, sementara pemberi ijin atau
pemanfaat agraria dan SDA berada di kementerian yang lain.
Kedua, keberhasilan pengelolaan tanah, terutama yang sifatnya
resiko tinggi seperti kebijakan reforma agraria perlu berada di bawah
satu kementerian yang kuat atau langsung di bawah kewenangan
pemegang pemerintahan tertinggi (presiden atau perdana menteri).

Kewenangan kementerian ini perlu diperkuat dengan menarik
kewenangan perencanaan, pendampingan dan penyelesaian konfliknya
dan sekaligus dengan mencukupkan pendanaannya dan memberikan
dukungan politik.
Ketiga, koordinasi yang baik tidak hanya bisa dilakukan jika satu biro
berada di dalam satu kementerian dengan biro lain yang sejenis, tetapi
bisa juga berbeda kementerian asalkan dengan perbedaan kewenangan
yang jelas dan terukur, sehingga tidak saling tumpang tindih.

68 Blog.ajws.org/blog/2012/11/21/land-rights-thailand/ diakses pada tanggal 04 November 2014

Kelembagaan Pengelolaan Agraria dari Beberapa Negara ASEAN 55