Page 63 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

kesamaan di Indonesia dalam melihat tanah di dalam dan di luar
kawasan hutan. Keduanya berada dalam pengaturan institusi yang
berbeda. Tanah individual berada di tangan departemen pertanahan
di bawah Kemendagri Thailand, sementara tanah yang di atasnya
ada hutan (walau disebut tanah negara) berada di dalam pengaturan
Departemen Taman Nasional/Cagar Alam/Suaka Margasatwa dan
Departemen Kehutanan Kerajaan yang keduanya berada dalam
supervisi KSDALH.
Pertentangan itu terlihat ketika Perdana Menteri Thailand di

tahun 2010 membuat kebijakan soal tanah komunal dan bahkan
membuat kantor sendiri di bawah Kantor Perdana Menteri yang
mengurus soal tanah komunal ini. Kebijakan tanah komunal ini
memberi kesempatan kepada masyarakat adat untuk mengakses
dan memanfaatkan tanah negara secara bersama-sama untuk
hidupnya. Kebijakan ini sebenarnya tidak terlalu sesuai dengan
kemauan masyarakat adat yang lebih menginginkan pengakuan atas
tanah komunal mereka. Dengan kata lain, ada proses pemindahan
kepemilikan dari tanah negara (atau tanah hak) menjadi tanah
komunal yang dikuasai oleh masyarakat adat. Sementara kebijakan
tanah komunal tahun 2010 itu tetap mempertahankan status tanahnya
sebagai tanah negara, sehingga bagi masyarakat adat ini seperti
menyewa di tanah sendiri.
Tentangan lain lahir dari Departemen Taman Nasional dan
Departemen Kehutanan Kerajaan yang melihat bahwa sebagian besar
tanah negara yang diklaim sebagai tanah komunal dimana masyarakat

adat dapat mengaksesnya itu berada di kawasan hutan (baik di hutan
lindung dan di taman nasional). KSDALH melihat bahwa penggunaan
tanah di dalam hutan tersebut akan bertentangan dengan peraturan
hukum yang ada. Tentangan lain berasal dari pengusaha pengguna
lahan yang tanahnya diklaim sebagai tanah komunal atau terkena
reforma agraria bagi masyarakat adat. Sampai saat ini kebijakan soal

54 Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia