Page 61 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

Sebagaimana di KSDALH, Kementerian Energi juga memiliki
kantor menteri, kantor sekretariat tetap, beberapa departemen (bahan
bakar mineral, pengusahaan energi, pengembangan energi alternatif
dan efesiensi energi) dan satu kantor yang menyusun kebijakan dan
perencanaan dalam bidang energi. KE ini juga membawahi beberapa
BUMN, termasuk perusahaan minyak PTT dan PLN.
Lalu apa hubungan antara KSDALH dengan Kementankop?
Dilihat dari hubungan sejarahnya, sebelum tahun 2002, urusan hutan
kerajaan berada di bawah Kemetankop sebelum kemudian dipindahkan

ke KSDALH. Hubungan kerja dan kewenangan terlihat dalam urusan
pengelolaan sumber daya air. Semua urusan pembentukan kebijakan,
masterplan, aturan-aturan yang ada hubungannya dengan sumberdaya
air, termasuk untuk keperluan rehabilitasi, konservasi, preservasi,
penggunaan, dan pengembangannya, ada di bawah kewenangan
Departemen Sumberdaya Air yang ada di KSDALH. Hanya untuk
urusan irigasi pertanian, kewenangannya ada di Kementankop.
Urusan lain yang berada di bawah kewenangan Kementankop
adalah urusan yang ada hubungannya dengan perencanaan, kebijakan
pengembangan pertanian. Di bawah Kementankop ada departemen
yang mengurus padi, pangan, irigasi, ekonomi pertanian, standar
komoditas dan pangan dan perikanan. Yang menarik dari susunan
Kementankop ini adalah dalam hal mengurus tanah. Ada dua bagian
yang sama-sama memakai kata “land” di Kementankop ini, yakni
Departemen Pengembangan Tanah dan Kantor Reformasi Tanah
Pertanian. Baru terlihat bedanya ketika melihat tugasnya. Kantor

Reformasi Tanah Pertanian, semacam program reforma agraria, tapi
terbatas pada tanah pertanian. Di dalamnya terdapat kewenangan
untuk melindungi tanah-tanah pertanian, sekaligus membagi dan
memanfaatkan tanah pertanian bagi petani yang membutuhkannya.
Departemen Pengembangan Tanah, di sisi yang lain, merupakan
departemen yang awalnya berada di bawah Departemen Nasional
(Departemen Dalam Negeri?) yang karena memiliki tugas khusus
dan berkaitan dengan tanah kemudian ditransfer ke Kementankop

52 Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia