Page 56 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

pemerintah yang berhubungan dengan eksplorasi, pembangunan,
penggunaan, distibusi dan konservasi energi. Kelihatan bahwa
departemen ini mengurus dari hulu ke hilir semua urusan yang ada
hubungannya dengan penyediaan, penggunaan dan konservasi energi.
Di dalamnya, tidak hanya mengatur dan mengelola soal minyak
dan gas bumi, tetapi juga batubara, panas bumi, biomassa, energi
alternatif (air, angin, matahari, samudera). Juga mengatur soal listrik
dan penyalurannya.
Dilihat dari sejarahnya, DENR punya hubungan erat, baik dengan

DOA maupun DOE. Pada 1917, DENR menjadi bagian dari Departemen
Pertanian dan SDA, yang kemudian berubah menjadi Departemen
Sumber Daya Alam (1974), menjadi Departemen lingkungan hidup,
energi dan SDA dan kemudian terakhir menjadi departemen
lingkungan hidup dan SDA sejak tahun 1987. Pada DENR, semua
urusan lingkungan hidup ada di sini seperti perlindungan lingkungan,
kehutanan, konservasi ekosistem dan kawasan. Tetapi ada juga biro
yang mengurus soal pengaturan tanah dan bahan tambang dan geologi.
Selain itu, ada juga dinas-dinas yang mengurus soal perubahan iklim,
pemetaan, urusan masyarakat adat, dll. DENR juga mempunyai BUMN
tersendiri yakni BUMN pertambangan dan Kehutanan. Perbedaannya
dengan urusan energi di DOE, adalah bahwa pertambangan di sini
adalah pertambangan yang dikhususkan bagi mineral, sedangkan
pertambangan untuk kepentingan energi berada di DOE.
Biro pengaturan tanah yang ada di DENR mempunyai fungsi
untuk administrasi tanah, misalnya urusan pendaftaran tanah. Mereka

juga memiliki divisi pemetaan tanah. Menariknya adalah di Filipina
ada DAR yang khusus mengurus soal reforma agraria. Perbedaanya
lebih pada cakupan kewenangannya. Biro pengaturan tanah di DENR
ternyata juga memiliki fungsi untuk mengatur penggunaan lahan dan
pembagian lahan dari tanah publik yang tidak terurus dan tanah lain
yang berada diluar tanggung jawab agen pemerintah lainnya. Tanah
yang dimaksud itu adalah tanah yang tidak dipergunakan sebagaimana
peruntukannya.

Kelembagaan Pengelolaan Agraria dari Beberapa Negara ASEAN 47