Page 54 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

d) Divisi sumber daya pengairan dan hidrologi
e) Divisi tata kelola lingkungan hidup dan perubahan iklim
f) Divisi penunjang lainnya (hukum, informasi, audit, keuangan,
HRD, integritas, komunikasi, administrasi, dll)

Pembentukan Kementerian NRE ini sebenarnya bisa menjadi

inspirasi bagi Pemerintah Indonesia dalam membentuk kementerian
yang mengurus keagrarian/SDA. Hampir semua divisi yang ada di
dalam Kementerian ini sifatnya koordinatif dengan kementerian lain
yang bersinggungan dengannya dan meletakkan tata kelola secara
umum yang harus diikuti oleh kementerian lainnya.
Dan yang lebih kentara adalah ada beberapa pemisahan antara
kebijakan pengaturan dengan kebijakan pemanfaatan sumber
daya alam. Misalnya, untuk urusan pemanfaatan kayu berada di
kementerian MPIC (di dalam Kementerian MPIC ada divisi yang
mengurus perizinan soal kayu), namun urusan penyediaan sumber
kayu (pohonan yang ada di hutan) ada di Kementerian NRE (bahkan

dalam tujuan dari divisi ini jelas tersurat berupa memastikan
tersedianya sumber kayu).
Tetapi bidang lain tetap berada di dalam satu kementerian,
misalnya saja divisi mineral dan geologi, dimana departemen di
bawah Kementerian NRE, yakni Minerals and Geoscience Department
(DMG), selain melakukan penelitian dan pengaturan tata kelola
secara umum, juga menjadi pihak yang mengatur masalah perijinan
dalam pertambangan mineral. Namun karena posisi divisi ini sejajar
dengan divisi lainnya dan berada di dalam satu kementerian yang
sama sehingga ada fungsi koordinatif dan pengawasan dari Mentri
yang menjabatnya.
Catatan penting lainnya adalah Pemerintah Malaysia tidak

memiliki Kementerian yang khusus mengurus soal kelautan dan
perikanan. Urusan kelautan dimasukkan sebagai salah satu unit di
Kementerian Perhubungan, sedangkan perikanan dimasukkan ke
dalam MOA.

Kelembagaan Pengelolaan Agraria dari Beberapa Negara ASEAN 45