Page 49 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
P. 49
Pertama, adanya hambatan politis psikologis berupa trauma-
trauma seperti “landreform adalah program PKI”, “landreform adalah
aksi sepihak”, yang dipelihara terus menerus. Kedua, hambatan hukum
dimana UUPA memiliki kekuatan dan kelemahan. UUPA bersifat
modern, yang tidak membedakan antara pria dan wanita, ras, dan
agama, dan juga menghindari eksploitasi manusia oleh manusia
lainnya. Salain itu, konsep landreform yang terkandung dalam UUPA
itu kurang jelas dan kedudukan hukum adat kurang jelas pula.
Kedua penghambat ini sama dengan argumen yang kami bangun
sebagaimana dijelaskan secara panjang lebar di atas.
Ketiga, hambatan ilmiah, dimana ironisnya negara besar dan
terkenal agraris seperti Indonesia pada saat itu hanya memilki
ahli agraria yang sangat sedikit. Oleh karena itu, pemerintah Orde
Baru – disadari atau tidak oleh para teknokrasi yang merumuskan
kebijakannya – dalam hal kebijakan agraria, Indonesia pada saat
itu mengambil jalan yang cukup pragmatis, atau seperti disebutkan
sebelumnya adalah dengan strategi yang sekarang dikenal dengan
istilah by-pass approach. 53
53 Gunawan Wiradi. Ibid. Hlm 148.
40 Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
