Page 48 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
P. 48
sektoralisasi kelembagaan agraria sudah berlangsung cukup
lama termasuk dengan lahirnya UU pokok pengaturan SDA yang
dikeluarkan pada 1967 tersebut. Dimana sejak UUPA kembali
dikukuhkan, UU 1967 ini sudah berjalan lebih sepuluh tahun,
sehingga tumpang tindih hukum agraria pun tak dapat dielakkan.
Akibatnya, menurut Gunawan Wiradi bahwa pengukuhan kembali
UUPA 1960 itu justru hanya bersifat manipulatif karena penerapannya
kemudian disalahgunakan oleh pemerintahan Orde Baru. Selain itu,
50
konflik kepentingan dan konflik agraria pun tidak dapat dielakkan
di Indonesia akibat kesemerawutan dan tumpang tindih regulasi
yang diturunkan dari ketiga UU pokok 1967 oleh masing-masing
instansi yang menggunakannya, termasuk juga masalah birokrasi
yang ditimbulkan. Konsekuensinya, fungsi pelayanan dan kewajiban
negara untuk mensejahterakan rakyatnya melalui pemanfaatan
sumber-sumber agraria (tanah, air, sumber daya alam dan udara)
melalui Reforma Agraria sebagaimana diamanatkan dalam UUPA
sebagai penjabaran Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak berjalan. Bahkan
bisa dikatakan bahwa agenda reforma agraria hingga pasca reformasi
1998 juga belum terwujud sebagaimana yang termuat dalam UUPA
1960. Kondisi ini ditandai dengan ketimpangan penguasaan lahan
dan konflik agraria berkepanjangan di bagian-bagian wilayah Indonesi
tetap berlangsung hingga kini, bahkan tidak jarang menimbulkan
konflik yang berujung kekerasan fisik, pengrusakan fasilitas umum
hingga kematian. Sebagai contoh yang masih hangat adalah kasus
konflik agraria di Mesuji Lampung. 51
Terkait dengan susahnya agenda Reforma Agraria di Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam UUPA 1960, khususnya di era Orde
baru, menurut Patrick McAuslan disebabkan oleh tiga hambatan
utama, yaitu:
52
50 Gunawan Wiradi. 2009. Op.cit., Hlm. 53.
51 Lihat lebih lanjut Oki Hajiansyah Wahab, dkk. 2013. Bara Nan Tak Kunjung Padam:
Konflik Agraria di Register 45 Mesuji Pasca Rekomendasi TGPF. Yogyakarta: STPN Press.
52 Gunawan Wiradi. 2000. Op.cit., Hlm. 145-146.
Kelembagaan Agraria 39
