Page 53 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

yakni Kementerian NRE. Kementerian ini kemudian berkonsentrasi
untuk mengurus soal komoditas pertanian (pangan), perikanan, dan
divisi lain yang menunjang seperti riset, penyuluhan dll. Namun di
sisi lain, kementerian MOA ini masih pula mengurus soal industri
yang berbasis pada pertanian, yang dalam banyak sepertinya akan
sulit dibedakan dengan komoditas perkebunan.
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
merupakan kementerian yang dibentuk pada tahun 2004 dengan
menarik beberapa kewenangan berikut jabatannya yang ada di 4

kementerian lain, yaitu:

1) Kewenangan dan jabatan yang mengurus tanah dan tambang
(mineral), survey dan pemetaan, litbang tanah dan survey, yang
berasal dari Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi
2) Kewenangan dan jabatan yang mengurus soal kehutanan, mineral
dan geologi yang berasal dari Kementerian Industri primer
3) Kewenangan dan jabatan yang mengurus soal lingkungan hidup
dan konservasi alam, yang berasal dari Kementerian Sains,
Teknologi dan Alam Sekitar

4) Kewenangan dan jabatan yang mengurus soal irigasi dan
pengairan dan litbang hidrolik, yang berasal dari Kementerian
MOA.

Dengan demikian, Kementerian NRE ini mengurus tiga bidang
utama, yakni soal lingkungan hidup (kehutanan, pengairan dan
irigasi, mineral dan margasatwa), perlindungan kawasan (restorasi
alam dan konservasi laut) dan urusan pemetaan dan penataan tanah
(pendaftaran, pengukuran dan pemetaan tanah). Jika dijelaskan dalam
bentuk pembagian wilayah kerjanya, maka Kementerian NRE ini
memiliki beberapa divisi:

a) Divisi tanah, survey dan pemetaan/geospatial

b) Divisi mineral dan geologi
c) Divisi tata kelola hutan dan keanekaragaman hayati

44 Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia