Page 50 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
P. 50
BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN AGRARIA
DARI BEBERAPA NEGARA ASEAN
Bagian ini akan mencoba menelusuri kelembagaan pengelolaan agraria
dan SDA yang ada di beberapa negara di ASEAN sebagai refleksi dalam
mendesain kelembagaan agraria di Indonesia kedepan. Negara yang
dipilih sejauh mungkin memiliki akar sejarah yang dekat, tingkat
ketergantungan pada ekonomi berbasis lahan dan kondisi sosial politik
yang hampir sama, sehingga kita bisa mendapatkan cermin yang lebih
pas. Kita ingin melihat sejauh mana pengelolaan urusan agraria/SDA
dalam suatu pemerintahan yang berbeda ini dicoba diurus dalam suatu
kelembagaan. Harapannya kita dapat mengambil pelajaran dalam
mendesain kelembagaan pengelolaan agraria di Indonesia ke depan.
Terkait hal ini, terdapat tiga negara yang dapat dibilang memenuhi
ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, yaitu Malaysia,
Filipina dan Thailand.
A. Malaysia
Tahun 2004 dan 2009, Pemerintah Malaysia melakukan berbagai
perombakan dalam kementerian yang mengurus soal agraria dan SDA.
Perubahan stuktur kementerian ini dilakukan untuk menyesuaikan
dengan perkembangan ekonomi dan politik. Dalam struktur kabinet
tersebut tidak terlihat adanya Kementerian koordinator seperti di
Indonesia, namun nampaknya pengaturan lebih ke soal kewenangan
41
