Page 52 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

Walaupun memiliki Kementerian pertanian dan industri asas
tani (selanjutnya MOA, mengikuti nama Inggris dari kementerian
ini, sebagaimana dalam halaman resminya), tetapi untuk urusan
perkebunan, Pemerintah Malaysia memiliki kementeriannya
sendiri, yakni Kementerian Perusahaan perladangan dan komoditi
(selanjutnya MPIC). Hal ini dilakukan karena kuatnya kontribusi
kementerian ini pada perekonomian Malaysia. Sebelum bernama
MPIC, nampaknya semua urusan indrustri primer (kebun, mineral,
geologi dan kehutanan) ada di dalam kementerian industri primer.
Perombakan besar dilakukan pada tahun 2004 dengan mengeluarkan
urusan kehutanan, mineral dan geologi ke kementerian lain (yakni
Kementerian NRE); sementara Kementerian MPIC ini kemudian lebih

berkonsentrasi pada komoditas perkebunan. Dengan posisi baru itu
pula, maka urusan tata kelola lada ditarik dari Kementerian MOA.
Nampak jelas bahwa Kementerian MPIC ini lebih berkonsentrasi
dalam urusan tata niaga dan industri perkebunan.
Kementerian MOA, sebagaimana kementerian di negara-
negara agraris, merupakan kementerian yang tua dan penting,
begitu halnya yang terjadi di Malaysia. Kementerian ini sudah ada
sejak tahun 1951, jauh sebelum Negara Malaysia berdiri. Lalu sejak
tahun 1957 berdiri Menteri Pertanian yang mengurus soal pertanian,
perhutanan, peternakan, perikanan, pengairan dan irigasi. Semakin
berkembang Malaysia, semakin bertambah pula urusan yang menjadi
kewenangannya, misalnya mengurus urusan pangan. Kementerian ini
bahkan pernah mengurus soal pertanahan, survey dan pertambangan.
Namun, sejak berdiri Kementerian Industri Primer (cikal bakal
Kementerian MPIC), urusan Kehutanan dan mineral yang ada di

Kementerian MOA diserahkan kepada kementerian tersebut.
Tahun 2004, Kementerian MOA mengalami perombakan dengan
menyerahkan sebagian kecil urusannya kepada kementerian lain.
Misalnya, sebagaimana sudah disinggung di atas, menyerahkan urusan
tata kelola dan niaga komoditas lada kepada Kementerian MPIC.
Kewenangan soal irigasi, juga diserahkan kepada kementerian lain,

Kelembagaan Pengelolaan Agraria dari Beberapa Negara ASEAN 43