Page 51 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

spesifik antar kementerian. Sehingga nampak bertumpang tindih
dari segi nama, namun ketika ditelusuri struktur dalamnya, ternyata
berbeda-beda kewenangan.
Untuk urusan agraria dan SDA ini, pemerintah Malaysia memiliki
setidaknya 4 kementerian:
54
1) Minister of Energy, Green Technology and Water/Kementerian
Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA); 55
2) Ministry of Plantation Industries and Commodities (MPIC)/

Kementerian Perusahaan perladangan dan komoditi;
56
3) Ministry of Agriculture and Agro-based Industry (MOA)/
Kementerian Pertanian & Industry Asas Tani Malaysia; dan
57
4) Ministry of Environment and Natural Resources (NRE) /
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar.
58
KeTHHA adalah kementerian yang mengurus soal energi, energi

hijau dan air. Sebelum tahun 2009, Kementerian ini mengurus pula
soal komunikasi dan multimedia. Setelah perombakan di tahun 2009,
urusan Komunikasi/multimedia diserahkan kepada kementerian
lain, sedangkan Kementerian ini berkonsentrasi dalam urusan energi
dan air dan ditambah dengan urusan energi hijau. Dalam urusan air,
Kementerian ini lebih banyak berurusan dengan pengaturan tata kelola
air (mengatur tarif air, misalnya) sedangkan urusan konservasi air dan
saluran pengairan diserahkan pada Kementerian Sumber Asli dan Alam
Sekitar atau NRE. Urusan energi yang dimaksud dalam KeTTHA ini
nampaknya hanya mencakup pada soal kelistrikan dan supply listrik
yang berasal dari minyak dan gas bumi. Sementara suplay listrik dari
sumber fosil lain menjadi tanggung jawab Kementerian NRE.

54 http://ensearch.org/global-gateway/malaysian-government-agencies-related-to-
environment/
55 http://www.kettha.gov.my/
56 http://www.mpic.gov.my/
57 http://www.moa.gov.my/
58 http://www.nre.gov.my/ms-my/pages/default.aspx

42 Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia