Page 57 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia

Sementara DAR itu merupakan departemen khusus untuk
melaksanakan program reformasi agraria menyeluruh yang dibuat
berdasarkan UU No. 6657 tentang reformasi agraria menyeluruh. DAR
ini mempunyai kewenangan pembagian tanah tidak hanya pada tanah
publik (tanah negara) tetapi juga pada tanah individual (keduanya
berkaitan dengan tanah pertanian). Ini yang menjadi pembeda
utama dengan Biro Pengaturan Tanah pada DENR. DAR karenanya
bermaksud melakukan perubahan kepemilikan lahan yang lebih adil
pada masyarakat Filipina. “Tanah bagi penggarap” adalah motonya.

Ada tiga sasaran DAR: perbaikan tenure tanah, pendampingan
bagi penerima manfaat dan pemberian keadilan agraria. Tugas
DAR dalam perbaikan tenure tanah adalah memastikan petani
dan peternak mendapatkan kepastian atas haknya atas tanah baik
dengan perlindungan atas tanah yang didapatkan dari reformasi
agraria ataupun dengan sistem sewa tanah. Pada titik ini nampaknya
DAR harus memastikan administrasi tanah yang berada dalam
kewenangan DENR dapat sejauh mungkin sesuai dengan arahannya.
DAR memastikan bahwa tanah yang menjadi terkena objek wajib
reforma agraria tersalurkan dengan baik bagi para petani/peternak
yang membutuhkan sekaligus dengan perlindungan hukumnya.
Untuk program pendampingan bagi penerima manfaat, DAR
tidak hanya bagi-bagi tanah, dia bertugas untuk memastikan pihak
yang benar-benar butuh tanah mendapatkan keuntungan dari reforma
agraria ini dan juga memberikan pendidikan dan penyediaan informasi
yang akurat, tidak hanya mengenai tanah yang akan didistibusikan,

tetapi juga kejelasan pihak penerima manfaatnya. Cara yang dilakukan
oleh DAR antara lain mendampingi dalam perbaikan cara mengelola
lahan, peningkatan produksi agar ada peningkatan kesejahteraan.
Satu lagi divisi penting di DAR adalah program penyaluran
keadilan agraria, yang mengakut dua hal utama: permberian bantuan
hukum bagi para penerima manfaat dan penyelesaian sengketa/
konflik pertanahan yang timbul sebagai akibat reformasi agraria.
Dengan cara ini, proses untuk sampai pada tahap akhir berupa

48 Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia