Page 66 - Permasalahan Sektoralisme Kelembagaan Agraria di Indonesia
P. 66
BAB V
MENGGAGAS KELEMBAGAAN
AGRARIA INDONESIA
Gagalnya negara Indonesia dalam menjalankan ketentuan Pasal 33 ayat
(3) UUD 1945 untuk memberikan kemakmuran dan mensejahterakan
rakyat melalui pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam, adalah
diakibatkan salah urusnya sumber-sumber agraria. Tolak ukur untuk
menilai apakah suatu ketentuan undang-undang sejalan dengan
“prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat” terdiri dari 4 hal, yaitu : 69
(a) adanya kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat,
(b) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat,
(c) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber
daya alam,
(d) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam
memanfaatkan sumber daya alam.
Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan di atas, diyakini
dengan kuat bahwa salah urus ini tidak dapat dilepaskan dengan
terjadinya sektoralisasi kelembagaan agraria yang memang telah ada
sejak masa lampau dan diperkuat dengan lahirnya tiga paket UU
tentang pengaturan sumber daya alam bersifat sektoral pada tahun
69 Lihat Yance Arizona. 2014. Konstitusionalisme Agraria. Yogyakarta: STPN Press. Hlm
389. Keempat tolak ukur tersebut menjadi batasan bagi penguasaan negara, sehingga negara
cq. Pemerintah tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang.
57
