Page 15 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia
P. 15

keberpihakan  pada  rakat  kecil  terutama golongan ekonomi  lemah,
            kurang mendapat  perhatian  yang memadai.  Hal ini  tercermin  dari
            timbulnya berbagai isu masalah pertanahan yang semakin meningkat,
            sejalan  dengan  tuntutan masyarakat  untuk memperoleh keadilan
            dalam pelayanan dan memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-
            haknya di bidang pertanahan termasuk salah satunya terkait keadilan
            jender (Basri 1998).


            B.  Hak Atas Tanah Perspektif Keadilan Jender
                   Dalam  rangka  mengatasi  permasalahan  keadilan  terkait
            pelayanan dan  perlindungan hukum  terhadap hak-hak masyarakat di
            bidang pertanahan, perlu dilakukan berbagai upaya berkenaan dengan
            percepatan penguatan hak rakyat atas tanah, utamanya melalui berbagai
            disiplin  ilmu  dengan  perspektif  yang  lebih  luas.  Agenda  percepatan
            penguatan hak rakyat atas tanah saat ini belum turut serta diimbangi
            dengan kajian-kajian ilmiah maupun teknis sehingga dari segi kuantitas,
            kualitas dan terjaminnya hak atas tanah yang berkeadilan baik laki-laki
            maupun perempuan belum bisa maksimal (ATR/BPN 2017). Dari segi
            kuantitas kondisi ini dapat dimengerti mengingat setiap tahun maksimal
            diperoleh realisasi legalisasi bidang tanah sebanyak 5 juta bidang atau
            5% dari bidang tanah belum bersertipikat (PerKaban 25 Tahun 2015).
            Normalnya kita memerlukan 17 tahun lagi untuk mencapai bidang tanah
            bersertipikat  di  seluruh Indonesia. Sederhananya kecil kemungkinan
            kualitas dan kuantitas akan berjalan beriringan sehingga salah satu pasti
            akan dikalahkan.
                   Kata kunci penting selanjutnya adalah keadilan berbasis jender.
            Keadilan berbasis jender diangkat menjadi bagian dalam tema lomba esai
            karena melihat belum tersentuhnya usaha percepatan penguatan hak
            rakyat atas tanah yang mempertimbangkan keadilan jender antara laki-
            laki dan perempuan. Pasal 9 ayat (2) UUPA menentukan bahwa “Tiap-
            tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai
            kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta
            untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun
                                         xv
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20