Page 14 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

tanah terlantar dan tanah negara lainnya; 4,1 juta hektar pelepasan
kawasan hutan (BPN 2017).
Kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar ini apabila dinyatakan
dalam persil menjadi sebanyak 18 juta persil (PerKaban 25 Tahun
2015). Setelah dilaksanakan RA, maka untuk memperkuat haknya
segera dilakukan sertipikasi. Untuk mencapai hal tersebut Presiden
Jokowi sudah merencanakan kenaikan target legalisasi aset kita
dari 5 juta bidang di tahun 2017 meningkat menjadi 7 juta bidang
tahun 2018 dan 9 juta bidang tahun 2019. Lebih lanjut dalam arah
kebijakan dan strategi nasional yang tercantum di dalam Rencana
Startegis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019 , salah satu sub agenda kita
adalah menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah dengan
salah satu sasaran kegiatannya adalah memperbesar cakupan
bidang tanah yang bersertipikat (PerKaban 25 Tahun 2015). Hingga
akhir tahun 2016 baru 45 juta bidang yang bersertipikat dari 130
juta bidang secara keseluruhan belum termasuk bidang tanah yang
sudah mengalami pemecahan (Djalil 2017). Bahkan secara masif
dilaksanakan sosialisasi dan diskusi terkait hal ini mengingat dengan
program percepatan, legalisasi aset bisa meningkat dari 3,9 juta hektar
menjadi ±8 juta hektar atau 22,89 juta bidang (PPPM-STPN 2017).
Hal ini perlu dilakukan mengingat setiap tahun capaian legalisasi aset
hanya berkisar 8 ribu bidang jauh dari kata cukup untuk mencapai
Indonesia terpetakan 100% (Laporan, 19).

Selain itu perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa
pemerintah lupa akan satu hal yang seringkali menafikan hal-hal
kecil yang sebetulnya sangat krusial yaitu keadilan jender. Walaupun
sesungguhnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sarat
dengan watak kerakyatan dan selama ini pelaksanaanya mengalami
kemajuan-kemajuan yang berarti, namun selama 32 tahun terakhir
ini, pelaksanaannya sangat dipengaruhi dan diwarnai sistem politik,
dan ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi
dengan peningkatan investasi secara berlebihan. Hal ini menyebabkan
xiv