Page 63 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia
P. 63
dengan hak asasi manusia, Hak atas tanah bagi perempuan erat
kaitannya dengan diskriminasi gender, kontrol gender atas sumber
daya agraria, serta kekerasan terhadap perempuan. Pemberian hak atas
tanah bagi perempuan juga berarti penurunan terhadap diskriminasi,
kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia
lainnya.
Persepsi yang tidak tepat terhadap kesetaraan gender
telah menghalangi peran perempuan dalam kehidupan sosial.
Selain dari pada itu perspektif yang demikian juga berakibat pada
kehidupan dimasyarakat dalam legalitas aset atau harta kekayaan
utamanya mengenai penguasaan hak atas tanah dimana selalu lebih
mengutamakan kaum laki-laki dibanding dengan kaum perempuan.
Hal ini jelas tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam
Undang-undang Pokok Agraria Pasal 9 ayat 2, dimana ketentuan ini
memberikan jaminan bagi seluruh warganegara Indonesia baik itu laki-
laki maupun perempuan untuk memperoleh kesempatan yang sama
dalam memperoleh hak atas tanah.
Realita Perempuan Dan Agraria
Lies Marcoes, seorang ahli dalam kajian Islam dan gender pada
tahun 2016 melalui hasil penelitiannya menyatakan bahwa wilayah
dengan degradasi lingkungan yang tinggi akibat ekstrasi Sumberdaya
Alam (SDA) dari waktu ke waktu mencatat pada kasus kawin anak
tertinggi terjadi di Indonesia. Berikut ini merupakan data kekerasan
terhadap perempuan (KTP) yang terjadi di Indonesia berdasarkan
catatan Komnas Perempuan pada tahun 2006 sampai akhir tahun
2016 :
43
