Page 8 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

Percepatan Penguatan Hak Rakyat Atas Tanah; (3) Sistem Pendaftaran
Yang Berkualitas Dan Adil Serta Inovasi Teknologi Dalam Percepatan
Penguatan Hak Rakyat Atas Tanah.

Percepatan Penguatan Hak Atas Tanah Berkeadilan
Jender
Keberadaan kaum perempuan di Indonesia dipandang sebelah
mata oleh beberapa kalangan, dimana ada diskriminasi terhadap kaum
perempuan. Hal itu sering terjadi pada saat penentuan kepemilikan
suatu barang atau dalam hal yang lebih khusus, yaitu kepemilikan tanah.
Di Indonesia hampir seluruh sertipikat hak atas tanah dimiliki oleh laki-
laki. Hal itu disebabkan banyak perempuan yang menyerahkan urusan
pembuatan sertipikat itu kepada laki-laki dikarenakan pihak perempuan
berfikir urusan pembuatan sertipikat itu bertele-tele dan menyita waktu
sehingga mengganggu aktivitas mereka dalam kegiatan rumah tangga.
Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki
dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya
sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam
kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan
pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan
dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga
meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik
terhadap laki-laki maupun perempuan (Mahfiana 2016, 32).

Dalam rangka percepatan penguatan hak atas tanah di Indoneisa
diperlukan peran aktif perempuan agar terciptanya keseimbangan dalam
proses kegiatan tersebut. Peran aktif tersebut harus dimulai dari dalam
diri setiap perempuan Indonesia yang harus memiliki rasa ingin tahu dan
keberanian dalam suatu kepemilikan atas tanah. Selanjutnya pemerintah
dapat membantu dengan cara membuat regulasi-regulasi yang mendukung
gerakan perempuan dalam pencapaian keadilan jender.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria sendiri kesetaraan
jender sudah diatur dalam pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap

viii