Page 189 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 189
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
merupakan faktor utama; i) administrasi pertanahan belum tertib atau kewenangan Kantor Pertanahan, akan tetapi Kantor Pertanahan
dan berkesinambungan di tingkat desa dalam hal pembuatan SKT Kabupaten Kampar berusaha untuk menyelesaikannya. Seharusnya
dan SKGR di kecamatan; j) tidak ada kepastian hukum objek di diselesaikan oleh yang menerbitkan SKT dan SKGR. Beberapa kasus
lapangan ketika ada penerbitan SKT/SKGR apalagi kepastian letak tumpang tindih alas hak tersebut masuk ke ranah litigitasi, Kantah
batas-batasnya; k) SKT dan SKGR sebagai alas hak tidak diuji Kabupaten Kampar sebagai pihak yang berperkara, misalnya
melalui asas publisitas. Masalah-masalah tersebut sebagai pemicu pemalsuan SKT dan SKGR di Kampar. 16
sengketa pemilikan hak atas tanah. Tumpang tindih sertipikat dengan sertipikat atau sertipikat
Sengketa tanah diperlukan suatu solusi yang baik, mengetahui ganda adalah tanggungjawab Kantor Pertanahan, hampir semua
akar masalahnya, karena dalam kasus pertanahan banyak sekali sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
dimensi publik mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial Kampar berpotensi tumpang tindih dan menimbulkan sengketa,
budaya. Penyelesaiannya tidak cukup hanya dari pendekatan yuridis hal ini karena belum tertibnya administrasi pendaftaran tanah
saja, melainkan perlu dipertimbangkan dari historisnya, aspek sebagai berikut :
sosial, ekonomi bahkan politik.
Sengketa pertananahan pada umumnya dapat menempuh jalur 1) Perubahan administrasi pendaftaran tanah dari PP No. 10
litigasi dan/atau jalur non litigasi. Jalur litigasi yang dimaksud Tahun 1961 ke administrasi pendaftaran tanah menurut PP No.
adalah melalui lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum yang 24 Tahun 1997 khususnya administrasi data spasial belum
menyangkut unsur pidana dan maupun perdata dan melalui sepenuhnya dilaksanakan. Daftar Gambar Situasi / Surat Ukur
Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan melalui jalur non litigasi yang terbit sebelum PP No. 24 Tahun 1997 dan disimpan
dapat ditempuh dengan rekonsiliasi, negosiasi, mediasi dan disusun per tahun kalender belum disusun per desa.
arbitrase. 2) Belum ada satu desapun yang dinyatakan tidak ada bidang
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tanah yang masih melayang-layang.
No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan 3) Temuan sertipikat ganda tidak secara tegas ditulis pada buku
Penyelesaian Masalah Pertanahan, yang selanjutnya disempurnakan tanah dari kedua sertipikat tersebut. Buku tanahnya hanya
dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 diberi catatan dengan pensil.
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
Pertanahan. Badan Pertanahan Nasional selalu mengupayakan untuk mencegah sertipikat ganda termasuk langkah kebijakan yang
solusi penyelesaian sengketa pertanahan dengan berdasarkan patut dicontoh Kantor Pertanahan lain, yaitu dengan membuat
peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa pengumuman di Surat Kabar kepada seluruh pemegang sertipikat
keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing yang diterbitkan sebelum Tahun 1997 untuk mau membayar
pihak. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang di tempuh pengukuran ulang bidang tanahnya dalam rangka pemetaan bidang-
melalui mediasi yang mengedepankan musyawarah. bidang tanah tersebut. Pengumuman ini cukup mendapat tanggapan
Tumpang tindih alas hak SKT dengan SKT belum sampai ke
penerbitan sertipikat Kantor Pertanahan bukan bertanggungjawab 16 Lihat putusan Nomor : 271/Pid.B/2012/PTR
188 189
