Page 194 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)

PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

5. Analisis Tata Laksana Pendaftaran Tanah Kabupaten 1997 khususnya data spasial, namun sudah ada upaya membuat
Kampar pengumuman di surat kabar untuk pemilik tanah yang mempunyai
sertipikat sebelum 1997 untuk mengajukan permohonan ukur
Perubahan tata laksana pendaftaran tanah yang diatur menurut
ulang. Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar bila menemukan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ke tata laksana
sertipikat ganda belum mencatat secara tegas pada buku tanahnya.
pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24
Batas wilayah desa belum ditegaskan dan ditetapkan di lapangan.
Tahun 1997 belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar. Gambar Situasi dan Gambar
Ukurnya belum ditata atau disusun per desa masih dibendel per D. Kesimpulan
tahun kalender. Belum semua desa mempunyai peta pendaftaran,
Bentuk tumpang tindih pemilikan tanah di Kabupaten Kampar
masih banyak bidang tanah yang belum dipetakan. Kantor
berupa tumpang tindih alas hak SKT dengan SKT, SKT dengan
Pertanahan Kabupaten Kampar belum dapat menunjukan adanya
SKGR, SKT, SKGR dengan sertipikat dan Sertipikat dengan
desa yang bidang tanah terdaftarnya sudah terpetakan semua.
sertipikat. Penyebab tumpang tindih tersebut SKT dengan SKT,
Namun demikian Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mem-
SKT dengan SKGR adalah: a) tidak adanya kesinambungan dan
punyai langkah atau upaya untuk menertibkan pemetaan kembali
kemutakhiran administrasi pertanahan desa baik berupa buku desa
bidang tanah terdaftar dengan membuat pengumuman melalui
maupun peta bidang-bidang tanah desa; b) Kantor Pertanahan
surat kabar kepada masyarakat yang sertipikatnya terbit sebelum
tidak memberikan salinan Peta Pendaftaran Tanah kepada desa; c)
tahun 1997 untuk membiayai pengukuran ulang bidang tanahya.
SKT dan SKGR terhadap hutan adat di Kantor Pertanahan
Informasi yang disajikan pada Buku Tanah khususnya tentang
Kabupaten Kampar bila mengajukan permohonan sertipikat tidak
sertipikat ganda masih belum mutakhir, terjadinya sertipikat ganda
diproses melalui pendaftaran hak.Permohonan sertipikat dengan
tidak semua ditulis pada buku tanahnya. Batas wilayah antar desa
SKT dan SKGR yang menjadi alas hak, selalu diproses dengan
belum ditetapkan secara pasti, hal ini berakibat bidang tanah yang
lembaga permohonan hak sehingga permohonan tidak ada uji
sama terbit sertipikat di dua Kantor Pertanahan yaitu dengan
yuridis atau atau uji asas spesialitas sehingga apabila ada tumpang
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
tindih SKT tidak terdeteksi; d) desa tidak diberi salinan peta
Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tidak melaksanakan
pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan; e) fisik tanah tidak
perintah Pasal 190 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN
dikuasai secara langsung.
Nomor 3 Tahun 1997 yaitu memberikan salinan Peta Pendaftaran
Upaya penyelesaian yang dilakukan Kantor Pertanahan
Tanah kepada Pemerintahan Desa. Apabila desa diberi salinan Peta
Kabupaten Kampar antara lain melalui mediasi atau konsiliasi
Pendaftaran Tanah maka Kepala Desa akan dapat mengetahui
dengan mempertemukan pihak yang bersengketa tumpang tindih
bahwa suatu bidang tanah telah terdaftar atau terbit sertipikat
pemilikan dan upaya pencegahan dengan :
sehingga Kepala Desa tidak menerbitkan SKT atau SKGR.
Administrasi pendaftaran tanah di Kabupaten Kampar masih a) SKGR tanpa SKT tidak dapat dijadikan alas hak pendaftaran hak
belum dibenahi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun atau permohonan hak.

192 193