Page 195 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 195

PPPM - STPN Yogyakarta                                                                                             Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
            b)  Administrasi  pendaftaran  tanah  di  Kabupaten  Kampar  masih                                    Negara bagi Pembentukan Hukum Pertanahan Indonesia,

                belum dibenahi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun                                         Tidak diterbitkan, Jakarta 2005.
                1997 khususnya data spasial, namun sudah ada upaya membuat                                Syarief,  Elza,  Menuntaskan  Sengketa  Tanah  Melalui  Pengadilan
                pengumuman di surat kabar untuk pemilik tanah yang mempunyai                                      Khusus  Pertanahan,  Kepustakaan  Popular  Gramedia,
                sertipikat  sebelum  1997  untuk  mengajukan  permohonan  ukur                                    Jakarta, 2012.
                ulang.                                                                                    Sumardjono,  Maria  SW.  Tanah  dalam  Perspektif  Hak  Ekonomi
                                                                                                                  Sosial dan Budaya, Kompas, Jakarta 2008.
                                                                                                          United  Nations  Economic  Commission  for  Europe,  Land
                                                                                                                  Administration Guidelines, New York & Geneva, 1996.
            Daftar Pustaka


            Arianto,  Tjahjo,    Prinsip-prinsip  Pendaftaran  Tanah,  Pusat                              Peraturan - Perundang-Undangan
                    Pendidikan  dan  Latihan  Badan  Pertanahan  Nasional,
                                                                                                          Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
                    Jakarta 2002                                                                                  Tanah
            ____,  Problematika  Hukum  Terbitnya  Sertipikat  Ganda  Hak
                                                                                                          Peraturan  Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1961 tentang Tata Kerja
                    Atas  Tanah,  Disertasi,  Universitas  Tujuh  Belas  Agustus                                  Pendaftaran  Tanah  yang  Mengenai  Pengukuran  dan
                    1945 Surabaya, 2010                                                                           Pemetaan.
            ____,  Membenahi  Pendaftaran  di  Indonesia  melalui  Undang-                                Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pedoman
                    Undang Nomor 4 tahun 2011, makalah disampaikan pada                                           Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah.
                    Seminar  Nasional  Undang-Undang  Informasi  Geospasial                               Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan
                    pada tanggal  3 – 4 Juni 2011 di Yogyakarta  dengan tema “                                    Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang  Ketentuan Pelaksanaan
                    Implementasi  Undang-Undang  Informasi  Geospasial  :                                         Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang

                    Peluang, Harapan, dan Tantangan”                                                              Pendaftaran Tanah
            Kalo,  Syafrudin,  Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Tetap
                    dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria pada Fakultas Hukum
                    Universitas Sumatera Utara tanggal 2 September 2006
            Simpson S, Rowton, Land and Registration, Surveyor Publications,
                    London, 1984.
            Soesangobeng,  Herman,  Filosofi,  Asas,  Ajaran,  Teori  Hukum
                    Pertanahan, dan Agraria, STPN Press, Yogyakarta 2012.
            ____,  Penjelasan  Serta  Tafsiran  Tentang  Kedudukan  Hukum

                    Adat dan Hak Menguasai Adat dan Hak Menguasai dari




            194                                                                                                                                                         195
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200