Page 191 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 191
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
dari masyarakat namun masih banyak yang belum memenuhi Pembatalan sertipikat oleh Kantor Pertanahan karena sertipikat
pengumuman ini. ganda belum pernah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar menyelesaikan sengketa Kampar.
tumpang tindih SKT dengan sertipikat dan sertipikat ganda melalui Pada umumnya sengketa sertipikat ganda diselesaikan melalui
cara antara lain: 3 (tiga) cara, yaitu: 1) penyelesaian secara langsung oleh pihak
17
dengan musyawarah; 2) melalui arbitrase dan alternative
a. Penyelesaian secara langsung oleh para pihak dengan cara
penyelesaian sengketa; 3) Penyelesaian sengketa melalui badan
negosiasi;
peradilan.
b. Apabila secara negosiasi belum berhasil, maka Kantor
Penyebab terjadinya sertipikat ganda bisa dikarenakan adanya
Pertanahan menyarankan para pihak berdamai dengan cara
unsur kesengajaan, ketidaksengajaan, kesalahan administrasi.
mediasi dengan Kantor Pertanahan sebagai mediator,
Upaya penyelesaikan sertipikat ganda hanya bersifat administrasi
c. Bila mediasi gagal penyelesaian dengan cara konsiliasi dengan
yaitu pembatalan atau pencabutan suatu sertipikat yang dikeluarkan
konsiliator Kantor Pertanahan.
oleh BPN itu sendiri. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang
d. Bila konsiliasi gagal penyelesaian sengketa terpaksa melalui
mereka atau pihak BPN tempuh dalam sengketa sertipikat ganda
pengadilan perdata.
adalah negosiasi, mediasi dan fasilitasi. Jika tidak mendapatkan
temu dilakukan melalui proses litigasi.
Upaya penyelesaikan sertipikat ganda yang bersifat administrasi
Menurut Maria SW Sumardjono, mekanisme penyelesaian
18
yaitu pembatalan atau pencabutan suatu sertipikat yang dikeluarkan
sengketa yang pada umumnya di tempuh oleh BPN adalah sebagai
oleh BPN itu sendiri. Terhadap sertipikat ganda dapat dilakukan berikut:
pembatalan, Sesuai dengan ketentuan pasal 104, Pasal 106 dan
Pasal 107 PMNA/Ka BPN No.9 Tahun 1999 tentang tata cara a. bila ditemukan cacat administrasi karena adanya kekeliruan
pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara dan Hak data awal, maka koreksi administrasi dilakukan oleh BPN
Pengelolaan. Dalam Pasal 107 Cacad hukum administratif b. bila kedua pihak saling terbuka, diusahakan musyawarah yang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah: difasilitasi oleh BPN
a) Kesalahan prosedur; c. bila sengketa melibatkan instansi sektoral, diupayakan
b) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan; koordinasi antar sektoral
c) Kesalahan subjek hak; d. bila semua usaha memenuhi kegagalan, utamanya bila obyek
d) Kesalahan objek hak; sengketa berkenaan dengan “hak” yang berkaitan dengan
e) Kesalahan jenis hak; kebenaran material, maka upaya terakhir adalah melalui jalur
f) Kesalahan perhitungan luas; pengadilan.
g) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah; 17 Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan,
h) Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau Kepustakaan Popular Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 375
18 Sumardjono, Maria SW. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya,
i) Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif. Kompas, Jakarta 2009, hlm 113
190 191
