Page 201 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 201
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
mentuntaskan permasalahan terkait penertiban dan pendayagunaan diwakili oleh beberapa orang pemohon yang tergabung dalam
tanah terlantar. Panitia Pemohon Pensertipikatan Tanah berusaha untuk melakukan
Pelaksanaan penertiban tanah terlantar yang sering diangkat upaya menyelesaikan permasalahan.
baru menjangkau terhadap tanah yang diterlantarkan yang diberi- Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum.
kan dengan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan
badan hukum. Terhadap Hak Milik yang diterlantarkan masih aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
belum terjangkau walaupun di lapangan ditemukan beberapa Hak hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Isu hukum yang
5
Milik yang diterlantarkan, yang memerlukan penyelesaian untuk diteliti mengenai tanah hak milik terlantar. Penelitian ini didasarkan
kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatannya. Diperoleh pada logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif yang
informasi bahwa di Kabupaten Jember ditemukan Hak Milik di- dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja Ilmu
terlantarkan seluas 6 ha yang yang telah dimanfaatkan untuk tempat Hukum normatif, yaitu ilmu yang objeknya hukum itu sendiri.
6
tinggal sampai sejumlah 100 Kepala Keluarga. Hak milik tersebut Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi,
adalah tanah dengan Hak Milik Nomor 26, 27, 28 dan 29/Wirolegi teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi
seluas masing-masing 1500 m2 sehingga totalnya 6 Ha, yang di- dalam hal ini masalah tanah hak milik terlantar.Pemecahan masalah
terlantar kan oleh pemegang hak yang tertulis dalam 4 buah terhadap isu hukum penelitian ini dilakukan melalui cara pen-
sertipikat tersebut. dekatan perundang-undangan (statute approach), studi kasus
Pada awalnya tanah tersebut adalah tanah negara bekas Hak (case study) dan jalur litigasi. Lokasi penelitian di Kabupaten
Erfpact yang tercatat dalam Verponding Nomor 414 seluas 354,825 Jember Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini ditemukan kasus
Ha tercatat atas nama Landbouw Maatschappij Oud Djember penelantaran tanah hak milik seluas kurang lebih 6 Ha. Penelitian
(LMOD) yang telah berakhir 5 Pebruari 1954, dimana sebagian dikhususkan pada lokasi Kelurahan Karangrejo Kecamatan
tanah tersebut kurang lebih 6 Ha diantaranya adalah tanah yang Sumbersari Kabupaten Jember yang terdapat tanah hak milik ter-
menjadi objek sengketa. Tanah tersebut sebenarnya telah dikuasai lantar dan sudah menjadi pemukiman penduduk sebanyak kurang
oleh Amri, dkk sejak sekitar tahun 1960an dan tidak ada gangguan lebih 100 kepala keluarga dengan fokus kajian Putusan Pengadilan
dari pihak manapun. Namun ketika beberapa warga akan melakukan Negeri Kelas I Jember Nomor 30/Pdt.G/2004/PN.Jr.
permohonan pendaftaran tanahnya ke Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember, ternyata diketahui bahwa tanah yang akan B. Tinjauan Umum Hak Atas Tanah dan Tanah Negara
diajukan permohonan sertipikat tersebut sudah bersertipikat dan
merupakan bagian dari bidang tanah sertipikat hak milik atas nama Setiap hukum mengenai pertanahan terdapat pengaturan mengenai
4 orang yakni Pak Din, Muhamad, Warno dan Moerdijanto. berbagai hak penguasaan atas tanah. Demikian juga UUPA
Para Pemohon sempat akan melakukan tindakan anarkis
kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember karena permohonan 5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), halaman
pensertipikatan tanahnya tidak dapat diproses oleh Kantor 35
6 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang:
Pertanahan Kabupaten Jember. Kemudian para pemohon yang Bayumedia), halaman 57
200 201
