Page 205 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 205
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Peraturan memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan tertulis
Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendaya- pertama kepada pemegang hak. Jangka waktu peringatan pertama
gunaan Tanah Terlantar sudah tidak mampu mengakomodir adalah 1 (satu) bulan. Apabila pemegang hak tidak mengindahkan
ketentuan-ketentuan terkait dengan tanah terlantar sehingga perlu peringatan pertama maka diberikan peringatan kedua dengan
disesuaikan dengan peraturan yang baru, sehingga terbitlah jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama yaitu 1 (satu)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban bulan. Apabila pemegang hak tetap tidak mengindahkan peringatan
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Berdasarkan Pasal 2 kedua, maka diberikan peringatan ketiga dengan jangka waktu yang
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban sama dengan peringatan kedua dan peringatan ketiga tersebut
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (selanjutnya disebut dengan sekaligus dilaporkan Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala BPN.
PP 11 Tahun 2010) menyatakan bahwa objek penertiban tanah Apabila di atas tanah tersebut terdapat hak tanggungan maka
terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara peringatan tersebut disampaikan juga kepada pemegang hak
berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai tanggungan.
dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak Selanjutnya jika pemegang hak tetap tidak mengindahkannya
diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai setelah jangka waktunya habis maka Kepala Kantor Wilayah meng-
dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar usulkan kepada Kepala BPN untuk menetapkan tanah yang ber-
peguasaannya. sangkutan sebagai tanah terlantar. Setalah diusulkan oleh Kepala
Tata cara penertiban tanah terlantar diatur dalam Pasal 4 Kantor Wilayah sampai dengan ditetapkannya tanah tersebut men-
sampai dengan Pasal 14 PP 11 Tahun 2010. Tata cara penertiban jadi tanah terlantar oleh Kepala BPN maka status tanahnya menjadi
tanah terlantar diawali dengan kegiatan identifikasi dan penelitian. status quo. Kemudian tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah
Kegiatan identifikasi dan penelitian dilaksanakan oleh Panitia yang terlantar oleh Kepala BPN. Selanjutnya tanah yang bersangkutan
disebut dengan Panitia C. Dasar untuk melaksanakan identifikasi menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Tanah yang
dan penelitian dalah data tanah yang terindikasi terlantar yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dalam jangka waktu
telah disiapkan oleh Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan identifikasi maksimal 1 tahun wajib dikosongkan oleh bekas pemegang haknya.
dan penelitian dilaksanakan 3 tahun terhitung sejak diterbitkan hak
atas tanah atau sejak berakhirnya iizin/keputusan/surat dasar D. Hukum Acara Perdata di Indonesia
penguasa an tanah. Identifikasi dan penelitian tanah terlantar
meliputi: nama dan alamat pemegang hak, letak, luas, status hak Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai per-
atau dasar penguasaan tanah dan keadaan fisik tanah, dan keadaan aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin
9
yang mengakibatkan tanahnya menjadi terlantar. Hasil dari ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
kegiatan tersebut adalah laporan hasil identifikasi dan penelitian Asas hukum acara perdata antara lain: 1) hakim bersifat menunggu
dan Berita Acara yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah. 2) hakim bersifat pasif 3) peradilan terbuka untuk umum 4)
Tahapan selanjutnya adalah jika kesimpulan dari laporan me-
9 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kedelapan,
nyata kan merupakan tanah terlantar maka Kepala Kantor Wilayah (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), halaman 2
204 205
